Penyesuaian PPh atas Transaksi Perdagangan Digital dan Kebijakan Fiskal

Liputan6.com, Jakarta Nilai atau jumlah yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dapat dijadikan dasar oleh Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan rekonsiliasi dengan biaya gaji atau peredaran usaha/badan.

Itu sebabnya dalam laporannya harus tepat sehingga potensi diberikan Surat Penjelasan atas Data dan/atau Keterangah (SP2DK) menjadi lebih kecil.

Ini terkuak dalam webinar yang diadakan RSM Indonesia yang bertajuk “CIT Return Preparation Updates.” Turut hadir Partner Tax Practice Rizal Awab dan Manager Tax Practice Betri S. Hutagaol sebagai narasumber.

Adapun langkah-langkah mendapatkan besaran penghasilan kena pajak antara lain menghitung seluruh penghasilan yang diterima/diperoleh dalam 1 tahun pajak.

Kemudian kurangkan biaya yang dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, serta perhatikan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam perundangan perpajakan beserta turunannya.

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut sampai dengan 5 tahun.

“Per tanggal 1 April 2022, terdapat penyesuaian perpajakan terhadap transaksi berupa aset atau uang kripto yang mirip dengan pajak penjualan saham di Bursa Efek,” ujar Partner Tax Practice Rizal Awab.

“Pengenaan pajak sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi dengan syarat pihak perantara harus terdaftar dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia,” lanjutnya.

Apabila perusahaan perantara tidak terdaftar dalam BAPPETI maka pajaknya dijadikan 0,2 persen dengan konsekuensi kerugian tetap dikenakan pajak.

Sedangkan bukti potong pajak dilakukan oleh penyedia marketplace kripto atau pembeli sendirilah yang dikenakan pajak.