Pemerintah Masih Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Pengusaha Sawit Rugi Besar

Lebih lanjut, Eddy menyebut kondisi-kondisi demikian mengartikan adanya kerugian yang diterima baik di tingkat pengusaha hingga petani. Namun, Eddy belum menyebut potensi kerugian dari sisi nominalnya.

ia mencoba menggambarkannya dengan kapasitas pabrik kelapa sawit yang kemudian berimbas pada penyerapan dari petani.

“Contoh untuk PKS dengan kapasitas 30 ton per jam produksi CPO sekitar 3000 ton per bulan. Kalau ini tidak bisa dijual pasti akan stop panen dan stop pembelian TBS luar,” terangnya.

Pemerintah Akan Evaluasi

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan akan terus memantau dan mengevaluasi dampak larangan ekspor CPO atau minyak sawit mentah beserta turunannya terhadap perekonomian nasional.

"Ini akan terus kita evaluasi. Yang jelas memang prioritas pemerintah jelas, jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam sesi jumpa media secara virtual, Jumat (13/5/2022).

Febrio menyatakan, pemerintah saat ini tengah berfokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya lewat ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau di pasaran. Lantas pemerintah ingin mengelolanya lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat.

"Kita lihat hari demi hari, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat, dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga," sebut dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melarang ekspor semua produk turunan kelapa sawit ke luar negeri. Baik itu CPO, RPO, RDB Palm Olein, Pome dan Use Coocking Oil. Larangan ini akan berlaku mulai tanggal 28 April 2022, pukul 00.00 WIB.

Sebelumnya, Pemerintah hanya melarang ekspor 3 kode Harmonized system produk RBD Palm Oil dengan, yaitu HS 1511 9036, HS 1511 9037, HS 1511 9039. Ketiganya adalah bahan baku minyak goreng.

“Ini menindaklanjuti penjelasan pemerintah sebelumnya, ini menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter yang merata di seluruh Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Kebijakan terkait ekspor CPO, Secara Virtual, Rabu (27/4/2022).

Keputusan ini diambil lantaran Presiden Joko WIdodo memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat. Kebijakan pelarangan ini sebelumnya membuat masyarakat bingung, oleh karena itu secara detailnya larangan ini berlaku untuk semua produk baik itu Crude Palm Oil CPO , Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein RBD Palm Olein, Palm Oil Mill Effluent (POME) dan Used Cooking Oil.

“(Kebijakan) ini sudah tercakup di dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00.00 WIB, karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam,” ungkap Airlangga Hartarto.