Sukses

Erick Thohir Optimis Target 25 Persen Pemimpin Perempuan di BUMN pada 2023 Tercapai

Di Kementerian BUMN, Erick Thohir memberikan perhatian khusus dalam memberikan rasa nyaman, dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menargetkan kepemimpin perempuan di BUMN harus tercapai sebesar 25 persen pada akhir 2023. Ia yakin target tersebut bisa tercapai bahkan mungkin bisa lebih cepat. 

Erick Thohir mengatakan, penduduk Indonesia lebih dari 49,5 persen perempuan. Dimana dalam hal kontribusi terhadap perekonomian, perempuan Indonesia mampu memasuki hampir seluruh mata rantai usaha.

Meski begitu masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, yang hendak berkiprah di dunia bisnis maupun profesional.

Mulai dari isu gender, kurangnya representasi perempuan di level strategis maupun lainnya, ketimpangan akses terhadap teknologi, kekerasan dan diskriminasi yang berbasis gender, hingga kurang wahan ditempat perempuan bekerja. Kondisi ini juga terjadi di konstitusi yang terkait dengan Pemerintahan.

Oleh karena itu sejak awal masa kepemimpinannya di Kementerian BUMN, dirinya memberikan perhatian khusus dalam memberikan rasa nyaman, dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan di BUMN, termasuk mengupayakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender.

"Komitmen kami di BUMN tercermin dari beberapa afirmatif action, salah satunya dengan membuat target 15 persen kepemimpinan perempuan di BUMN pada tahun 2021 lalu. Alhamdulillah target ini sudah tercapai. Kedepannya kami meningkatkan target 25 persen kepemimpinan perempuan pada tahun 2023," kata Erick dalam acara G20 Side event Rebuilding women's Productivity Post Pandemic, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (18/5/2022).

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada perempuan agar memiliki kinerja yang cemerlang. Selain itu, Erick juga menerapkan kebijakan penuh untuk mengatur lingkungan kerja BUMN yang bebas kekerasan, dan bebas diskriminasi maupun pelecehan dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif serta menghargai perbedaan.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Srikandi BUMN

Erick menegaskan, BUMN berkomitmen untuk menjunjung hak asasi manusia dalam mendorong kinerja pertumbuhan, serta keberlangsungan perusahaan.

Adapun agar upaya ini dapat berjalan secara berkelanjutan, dirinya juga mendukung terbentuknya Srikandi BUMN sebagai komunitas yang siap berkarya dan memajukan BUMN.

"Srikandi juga menjadi sarana kolaborasi pengelolaan potensi diri bagi perempuan di BUMN, tujuannya agar perempuan BUMN memiliki wadah untuk saling dukung satu sama lainnya," ujar Erick.

Ada banyak output yang telah dilakukan Srikandi BUMN, diantaranya komitmen mewujudkan zero harasment di tempat kerja, peningkatan kejelasan investasi, pengelolaan keuangan, hingga kepemimpinan perempuan itu sendiri.

"Tentu harapan saya, Srikandi BUMN dapat terus berprogres, seiring upaya transformasi human capital BUMN yang bebas termasuk penyegaran struktur kepemimpinan, menggeser pola pikir yang patriarki, penerapan core value AKHLAK, perbaikan budaya kerja, hingga pencapaian target kinerja dan kepemimpinan perempuan," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Erick Thohir Tegaskan Lingkungan Kerja Harus Bebas Diskriminasi hingga Pelecehan

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung lingkungan kerja tanpa adanya diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. In dituangkan dalam program Respectful Workplace Policy (RWP) yang diluncurkan Erick Thohir di depan para srikandi BUMN.

“Ada kata-kata dari Ibu Kartini yaitu 'sampai kapanpun, perempuan itu jadi faktor penting dalam peradaban bangsa', artinya bahwa policy yang kita lakukan saat ini di Kementerian BUMN ini merupakan perubahan yang sangat besar, sangat signifikan, tidak hanya untuk BUMN saja," tutur Erick mengutip keterangan resmi, Jumat (22/4/2022).

Ia menyebut RWP menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif untuk mendorong talenta terbaik dapat berkembang secara optimal di Kementerian BUMN maupun seluruh entitas BUMN.

Tidak hanya untuk kepentingan karyawan perempuan, RWP juga membentuk lingkungan kerja yang dinamis, ramah dan produktif untuk semua pihak tanpa memandang perbedaan gender, penyandang disabilitas. Serta mencegah adanya diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap insan BUMN, terutama perempuan di lingkungan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi atau Grup BUMN.

"Karena itu saya sangat berharap, policy yang sudah kita lakukan harus dimanfaatkan untuk perubahan untuk BUMN itu sendiri dan untuk Indonesia, dan ini penting sekali dimana kita sedang menghadapi persaingan yang luar biasa,” tambahnya.

Sebelumnya Erick telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE- 3/MBU/04/2022 yang memuat sejumlah kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja, atau RWP, khususnya untuk mencegah diskriminasi, pelecehan dan kekerasan di BUMN.

Kebijakan ini sejalan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan DPR RI pada 12 April 2022 lalu, serta selaras dengan nilai utama BUMN, AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).