Sri Mulyani Usul Tambahan Dana Bansos Rp 18,6 Triliun

Sementara untuk perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan yakni Rp 9 triliun untuk Kartu Prakerja, Rp 9 triliun untuk bantuan pendidikan, Rp 1,7 triliun untuk Bantuan PKL, Warung dan Nelayan dan Rp 7,5 triliun untuk BLT Minyak goreng.

Tambahan anggaran tersebut kata dia bertujuan untuk menjaga melindungi masyarakat, APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga hal ini tidak harus berjalan beriringan dan tidak bisa dipilih salah satu saja.

"Tahun 2022 dengan kondisi ini kita harus tetap jaga APBN kita hati-hati, melindungi masyarakat dan ekonomi," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta pada tahun ini. Nilai anggaran untuk program subsidi gaji kali ini sebesar Rp 8,8 triliun, untuk pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 3,5 juta per bulan.

Ekonom sekaligus Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengapresiasi upaya tersebut yang dinilainya bisa mengantisipasi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat.

Namun, ia mengingatkan program BSU pastinya bakal semakin menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih, pada saat bersamaan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) lain seperti bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 6,9 triliun.

"Bantuan ini tentu saja menambah beban APBN. Sumber dana BSU saya kira dari realokasi APBN yang ada saat ini," ujar Piter kepada Liputan6.com, Rabu (6/4/2022).

Kendati begitu, dia mencoba optimistis, pemerintah pasti telah mempersiapkan dana untuk seluruh program bansos tersebut. Sehingga tidak sampai mengganggu program-program strategis lain yang sudah jauh direncanakan sebelumnya.

"Maka pemerintah bisa melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBN," kata Piter.

Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, pemerintah bisa memanfaatkan kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak sawit mentah (CPO), sebagai modal untuk menambal anggaran program bansos.

"Untuk dana subsidi upah sebaiknya dicari dari windfall kenaikan penerimaan negara dari harga komoditas ekspor dan realokasi dari proyek strategis nasional," sebut Bhima.

Bhima pun meminta pemerintah tidak terlalu mengharapi bentuk penerimaan negara lain, semisal dari kenaikan tarif PPN (pajak pertambahan nilai). Sebab menurutnya, itu belum cukup mengisi kekosongan dana untuk program BSU senilai Rp 8,8 triliun.

"Masih harus ditutup dengan cara lain. Masalahnya ketika PPN naik, konsumsi barang akan menurun. Secara nilai total PPN bisa tidak signifikan kenaikan tarif itu," ungkap dia.