Harga Komoditas Melonjak, Pendapatan Negara Melesat Rp 420 Triliun

Selain itu, pemerintah juga ingin menjaga masyarakat, APBN dan perekonomian yang sedang mengalami tren pemulihan. Untuk itu dana segar tersebut dibagikan ke berbagai pos anggaran pemerintah.

"Ini semua bisa digunakan untuk mengurangi utang, tapi harga BBM dan listrik akan tetap naik, pemulihan ekonomi akan terganggu. Makanya untuk melindungi semuanya harus dibagikan untuk tujuan tadi," kata dia.

Dalam hal ini, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mengurangi utang atau defisit APBN sebesar Rp 20,7 triliun. Sehingga defisit APBN 2022 bisa ditekan dari Rp 868 triliun menjadi Rp 840 triliun, atau dari 4,85 persen menjadi 4,5 persen dari PDB.

"Defisit ini saya minta diturunkan dari Rp 868 triliun menjadi Rp 840 triliun, atau ini hanya turun Rp 20,7 triliun," kata dia. .

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mencatat, setidaknya ada tiga tantangan besar yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Pertama, normalisasi kebijakan moneter oleh negara maju.

kedua, masih terdapat dampak luka memar (scarring effect) akibat pandemi Covid-19 di sektor rill. Dan ketiga berlanjutnya ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina.

"Secara global dampaknya terhadap tekanan inflasi begitu kuat, dan ini harus diwaspadai (Indonesia)," jelas Destry dalam acara Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No.38 Maret 2022, Jumat (13/5).

Untuk itu, Bank Indonesia terus berupaya menjaga momentum pemulihan melalui penguatan sinergi kebijakan nasional. Termasuk didalamnya kebijakan makroprudensial akomodatif.

Selain itu, bank sentral menekankan pentingnya kebijakan otoritas terkait yang well calibrated, well planned, and well communicated. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan yang masih akan mewarnai pemulihan ekonomi global dan domestik ke depan.

Lebih lanjut, Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan bauran kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, diantaranya melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan inovatif bersinergi dengan kebijakan KSSK.

Salah satunya sinergi dalam membangun ekonomi yang inklusif melalui pembiayaan dan gerakan penggunaan produk dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perekonomian nasional pada kuartal I-2022 tumbuh 5,01 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian tersebut telah sesuai dengan proyeksi yang dibuat pemerintah.

"Kita melihat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen ini sesuai dengan proyeksi yang di Kementerian Keuangan lakukan. Walaupun selalu ada di range-nya tapi poin estimate kita sangat mendekati," kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (12/5).

Menurutnya, kenaikan tersebut harus syukuri karena terjadi ditengah situasi dan kondisi yang banyak tantangannya. Selain pemulihan ekonomi di berbagai negara yang tidak sama, eskalasi politik Rusia-Ukraina menjadi tantangan tersendiri.