Pertamina Ajak Konsumen Mampu Tinggalkan Pertalite, Pembelian Dibatasi?

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menambah alokasi subsidi dan kompensasi untuk 2022.

“Untuk tahun ini kita akan membayarkan tambahan subsidi Rp 74,9 triliun yaitu untuk BBM dan LPG Rp 71,8 triliun, dan untuk listrik Rp 3,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Mei, Senin (23/5/2022).

Kemudian, Pemerintah juga mendapat persetujuan DPR untuk kompensasi Rp 216,1 triliun. Rinciannya untuk menambah kompensasi BBM tahun ini senilai Rp 194,7 triliun maupun kompensasi tahun lalu Rp 83,8 triliun yang akan segera dibayarkan.

Selanjutnya, untuk listrik tambahan tahun ini sebanyak Rp 21,4 triliun tahun, dan kompensasi tahun lalu Rp 24,6 triliun. Menkeu berharap Pemerintah bisa mulai membayar kompensasi tersebut.

“Untuk itu, kita mulai membayarkan Rp 275 triliun (total tambahan alokasi tahun 2022), tagihannya kemungkinan sebesar Rp 324 triliun (total tambahan kompensasi), artinya Rp 49 triliun akan kita carry over ke 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pada Kamis 19 Mei 2022 pihaknya datang ke DPR untuk meminta tambahan alokasi subsidi, yang mana di dalam APBN sudah digelontorkan Pemerintah.

“Untuk LPG dan BBM itu sudah naik 50 persen subsidinya apple to apple dari tahun lalu hanya 23,2 persen. Listrik masih lebih rendah yaitu 11,6 persen, pupuk masih lebih rendah 1,8 persen, subsidi lainnya yakni non energi adalah 0,1 persen,” ujarnya.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi volume yang akan di-cover seperti Solar dan minyak tanah, tahun lalu konsumsinya 3,6 juta kilo liter, dan tahun ini 4,1 juta kilo liter. LPG tahun lalu 1,8 juta Metrik Ton, dan tahun ini 1,9 juta Metrik Ton.

Kemudian, pelanggan listrik 38,4 juta untuk tahun 2022 sedangkan tahun lalu 37,4 juta. Pupuk bersubsidi juga naik jumlahnya dari 2,6 juta ton tahun lalu kini naik jadi 3 juta ton. Untuk KUR juga naik dari jumlah debiturnya mencapai 2,7 juta dari 2,3 juta.

“Dan dari jumlah kredit yang disalurkan sudah di atas Rp 125 triliun ini lonjakan yang luar biasa dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 83,1 triliun. Kemudian subsidi perumahan juga mulai meningkat lagi 38,4 ribu rumah dibanding tahun lalu yang hanya 26,3 ribu unit,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan, ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi mulai pulih dan permintaan terhadap barang-barang terutama barang bersubsidi juga melonjak.

“Ini harus kita waspadai. Kita akan meminta kepada Pertamina untuk mengendalikan jumlah barang bahan baku energi dan bahan bakar energi yang disubsidi karena kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas,” pungkas Menkeu.