Liputan6.com, Jakarta Tantangan sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Peralihan tenaga kerja yang terdampak digitalisasi, salah satunya, menuntut tenaga kerja perlu memiliki kecakapan lebih.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkap digitalisasi memiliki dampak tersendiri terhadap iklim ketenagakerjaan. Ia memandang ada dua sisi yang jadi dampak dari kemajuan zaman saat ini.
“Post pandemic memaksa kita menikmati pperubahan yang sangat drastis di seluruh elemen kehidupan, utamanya di keuangan idnustri dan ini berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan hubungan industrial,” katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Kamis (2/6/2022).
Advertisement
Ia memandang, digitalisasi yang semakin maju di masa pandemi membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, digitalisasi membuat pekerjaan semakin mudah, tapi di sisi lain juga menekan angka tenaga kerja.
“Kita dipaksa untuk melakukan digitalisasi, di sisi tadi bisa meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain berdampak ke pekerja apalagi pekerja dengan low skill education,” terangnya.
Dengan kondisi demikian, Indah berharap pada peran dari pengusaha untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas dari pekerjanya. Disamping itu, ia juga mengaku pemerintah telah turut serta memberikan pelatihan serupa melalui berbagai program vokasi.
“Jadi kita perlu meningkatkan lagi peran pengusaha dan butuh untuk meningkatkan pelatihan vokasi untuk meningkatkan skill, sehingga bisa mengikuti perkembangan yang dinamis saat ini,” ujarnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Keuntungan
Artinya, pemerintah berharap ada kolaborasi yang tercipta guna menghadapip tantangan digitalisasi yang akan terus terjadi kedepannya. Ia menyebut ini bisa membawa keuntungan di pihak pengusaha maupun pekerja.
“Kerja sama ke pelatihan vokasi, baik melalui balai latihan di seluruh Indonesia, maupun kolaborasi pelatihan kerja vokasi swasta,” katanya.
“Ini bisa jadi keuntungan bagi semua pihak. Jadi buruh bisa diterima oleh pengusaha, dan pengusaha bisa mendapatkan pekerja yang memiliki keahlian,” tambahnya.
Dialog sosial dinilai jadi jalan tengah dalam menyelesaikan berabgai masalah hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Upaya ini juga didorong oleh pemerintah yang kerap menjadi fasilitator.
Tercatat beberapa kali Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai dialog antara pengusaha dan pekerja. Ini juga digadang akan menghadirkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja perihal hubungan industrial yang terjadi. ia mengakui dalam perjalanannya hubungan keduanya cukup dinamis dan selalu menghadirkan dialog yang sehat.
“Ini bisa jadi solusi yang konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha dan pekerja dan keberlangsungan usaha,” katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Rabu (2/6/2022).
Advertisement
Hubungan Industrial Pancasila
Terbaru, kata Indah, pemerintah, pengusaha dan pekerja selalu mengedepankan konsepsi hubungan industrial pancasila. Usulan ini disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Konsep ini, kata dia, lagi-lagi bisa menjadi solusi sekaligus menerapkan nilai-nilai pancasila.
“Melalui konsep ini, kita harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial dan mengembalikan ke nilai-nilai pancasila. Bagi pemerintah yang terpenting adalah kepentingan buruh dan pengusaha sama-sama terpenuhi, jadi win-win solution,” paparnya.
Dengan adanya hubungan yang sehat dan saling berdialog dalam menyelesaikan berbagai masalah industrial, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Harapannya, tak ada berbagai kegiatan yang diluar aturan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
“Kemitraan strategis dan dialog sosial merupakan kunci meredam berbagai gejolak hubungan industrial,” kata dia.