BPUM Rp 600 Ribu Belum Cair, Tunggu Dokumen Anggaran Kemenkeu

Pada kesempatan itu, Eddy turut menanggapi hasil evaluasi penyaluran BPUM pada 2021 lalu. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang menyatakan ada sejumlah penerima BPUM yang tak sesuai kriteria.

Lebih lanjut, Eddy menyadari hal itu dan akan melakukan pengawasan lebih jauh. Diantaranya dengan melakukan pengecekan data terbaru dari penerima BPUM 2022.

“Memang kita akui masih ada beberapa calon ppenerima atau penerima BPUM, ada ASN, TNI, Polri, ada yang belum pensiun, ini juga kita kerja sama selain denagn Dukcapil, Kemenkeu, kita juga mintakan data dari BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ungkap Eddy.

“Kalau ternyata dari beberapa ASN, TNI, Polri mereka sudah pensiun tapi mengajukan itu sebelum pensiun, kedepan kita maksimalkan pengecekan ke BKN juga,” tambahnya.

Sementara itu, ia juga mengaku menemukan ada kendala lainnya dalam penyaluran. Meski masih berkaitan dengan data, ini juga menyangkut calon penerima BPUM ternyata terlibat juga dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Diketahui, dalam aturannya, penerima BPUM sendiri bukan sebagai penerima KUR. Namun, pada proses pengajuan itu terdapat keterlambatan proses, sehingga beberapa masyarakat yang telah menerima BPUM, pada kesempatan yang sama mendapatkan persetujuan pengajuan KUR.

“Dengan penerima KUR ini ada laging time, ketika mengusulkan (KUR) mereka belum ada keppastian mendapatkan KUR, tapi tak lama mereka sudah disejutui penyaluran KUR, tapi pada saat yang sama sedang menunggu proses BPUM,” terangnya.

“Kita kembalikan ke teman-teman yang melakukan penilaian, karena kita ini bantu orang susah, tapi aturan kita yang sudah kita bikin ini dilanggar oleh penerima bantuan,” imbuh dia.