Erick Thohir Blak-blakan Pendapatan BUMN Capai Rp 1.983 Triliun di 2021

Catatan lain, ucap Erick, dengan total aset yang dikelola BUMN mencapai Rp 8.998 triliun, maka pagu ini tentu sangat kecil dibandingkan beban yang dikerjakan. Erick juga optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti.

Capaian Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja BUMN menuai apresiasi dari Komisi VI DPR. Salah satu anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyebut apa yang dilakukan Erick tidak mudah, terlebih di tengah tantangan akibat pandemi. Namun, ucap Anam, mantan Presiden Inter Milan itu berhasil melampaui sejumlah target yang dicanangkan.

"Kami sampaikan apresiasi atas kinerja 2021, catatan yang kami terima dividen sudah melampaui target, dari Rp 35 triliun sudah tercapai Rp 41 triliun. Ini kerja yang tidak mudah, tapi berhasil dilakukan," ucap Anam.

Pujian juga datang dari anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Menurut Andre, Erick berhasil mencatatkan sejarah dengan laporan keuangan BUMN yang terkonsolidasi.

"Apresiasi laporan keuangan konsolidasi yang Pak Erick paparkan. Ini pertama dalam sejarah, Kementerian BUMN mampu melakukan konsolidasi. Ini perlu kita apresiasi," kata Andre.

Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp 69,82 triliun untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2023.

“Untuk (PMN) tunai ini kita mengusulkan hampir Rp 70 triliun tidak lain yang terbesar sebenarnya penyelesaian pembangunan tol Sumatera menuju Jambi, yaitu  kurang lebih diperlukan dana hampir  Rp 30 triliun,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Erick menjelaskan, penambahan PMN itu porsi terbesarnya untuk pembangunan tol Sumatera. Menurutnya, hal itu merupakan pekerjaan terberat yang terus pihaknya dorong untuk menyelesaikan kesenjangan yang bisa terjadi Jawa dan Sumatera.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan alasan menambah PMN tunai semata-mata untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim tekanan tinggi karena covid-19 dan klaim di asuransi kredit.

"Kenapa ada tambahan PMN, untuk tingkatkan kapasitas maupun cover klaim presure tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ujar Kartika.

Dari paparannya, usulan PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun itu untuk PLN, Hutama Karya, InJourney, ID Food, Defend ID, IFG, KAI, DAMRI, IndonesiaRe, dan Airnav.

Menurut Pria uang biasa disapa Tiko ini, menyebut Damri juga cukup lama tidak menerima PMN untuk penugasan perintis, karena cukup banyak tugas dari Kementerian Perhubungan untuk daerah-daerah baru termasuk untuk reformasi bus listrik di kota besar Jakarta, Medan Surabaya, yang mana secara bertahap kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi listrik.

Begitupun untuk BUMN lainnya seperti Airnav, terdapat persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar.

"Sehingga memang ini butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas, Airnav juga cukup besar dampak cashflow akibat pandemi sehingga perlu ada cash flow pembelian capex radar," ujarnya.