Menko Airlangga: Pengusaha Nahdliyin Sangat Dibutuhkan Indonesia

Sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian nasional, Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR telah menjadi pembiayaan “mudah dan murah” serta inklusif bagi pelaku usaha, baik skala ultramikro, mikro, kecil, maupun menengah.

“Pemerintah selalu siap untuk bekerja sama dengan HPN dan diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan perekonomian umat,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan harapan agar HPN tidak hanya sebagai wadah, namun juga menjadi wahana dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha UMKM, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, hingga menjadi inkubator bagi lahirnya wirausahawan baru.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Jendral PBNU, Ketua PP Himpunan Pengusaha Nahdliyin, serta para pengusaha Nahdliyin dari berbagai penjuru tanah air.

Sebelumnya, 2022 diproyeksikan menjadi tahun percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan dan regulator telah menyiapkan strategi agar ekonomi syariah menjadi salah satu penunjang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Bank Indonesia (BI) sebagai regulator pun menilai bahwa upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Karenanya, BI mendukung penuh rencana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mendorong Indonesia tampil menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, berdasarkan laporan Indonesia Halal Markets Reports 2021/2022, dengan mendorong pertumbuhan ekspor produk halal, Foreign Direct Investment (FDI) dan substitusi impor, Indonesia berpotensi meningkatkan PDB nasional sebesar 5,1 miliar dolar AS per tahun. Hal ini menunjukan bahwa kapabilitas dan kapasitas Indonesia dalam menggarap pasar halal sangatlah besar.

Menurut Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Prijono, Indonesia sudah cukup lama memiliki potensi terpendam terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun seiring berjalannya waktu, potensi tersebut tak kunjung bisa dimaksimalkan lantaran sejumlah hal.

"Dari dulu potensi terus. Nah tugas kita adalah bagaimana potensi ini tidak hanya berhenti pada potensi, melainkan bisa benar-benar diwujudkan di dunia nyata. Salah satunya adalah dengan kita berupaya menjadi pusat produsen halal dunia," ujar Prijono, dalam Talkshow bertema 'Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia', Kamis (14/4/2022).

Untuk itu, lanjut dia, Bank Indonesia sangat berkepentingan untuk turut mengambil peran dalam menggerakkan ekosistem ekonomi syariah nasional agar dapat membangun industri produk halal yang memadai dan berkualitas di Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari tugas dan fungsi utama Bank Indonesia dalam mencapai serta memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kita tahu bahwa meski penduduk kita mayoritas muslim, tapi kalau kita melihat produk-produk halal yang ada di pasaran, mayoritas masih produk impor. Andai kondisi ini kita bisa switch, barang-barang ini bisa kita produksi sendiri, artinya kita bisa menahan sekian miliar, sekian triliun uang kita agar tidak terbang ke negara lain dalam bentuk transaksi impor. Dengan begitu, dampaknya terhadap nilai tukar juga sudah sangat besar," tutur Prijono.

Meski demikian, dirinya mengakui bahwa harapan agar industri produk halal dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia bukan merupakan hal yang bisa dicapai secara mudah.

Perlu dukungan semua pihak, mulai dari ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan inovatif, hingga kebutuhan pembiayaan modal kerja dari kalangan perbankan.

"Artinya kita semua harus saling membantu, saling berkolaborasi, agar tidak seperti yang kita bahas di awal, bahwa potensi itu jangan hanya berhenti pada potensi saja. Harus mampu benar-benar kita wujudkan," tegas Priyono.

Seiring dengan meningkatnya potensi konsumsi produk halal dunia, Indonesia perlu bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang pasar tersebut, dengan mengoptimalkan potensi industri produk halal di dalam negeri. Untuk itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pun berencana akan segera meluncurkan Masterplan Industri Halal pada tahun 2022. Hal ini dilakukan senagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan industri produk halal di Indonesia.

Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan, saat ini industri halal sudah menjadi komitmen pemerintah dan memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian.

"KNEKS saat ini tengah membuat Masterplan Industri Halal Indonesia. Kita bekerja sama dengan BI dan OJK, Kemenperin, Bappenas, dan stakeholder lain untuk melihat mau dibawa kemana industri halal kita? InsyaAllah tahun ini kita launching," jelas Afdhal didiskusi yang sama.

Afdhal mengatakan, bahwa saat ini kue industri halal global nilainya sangat besar, mencapai US$2 triliun per tahunnya. Ia menilai Indonesia sebagai salah satu pemain industri syariah harus mampu mengambil market share pasar yang ada baik dari korporasi maupun UMKM.Untuk itu, KNEKS tengah mengkaji Masterplan Industri Halal untuk merancang sinergi yang jelas, antar institusi.

Masterplan industri produk halal ini diharapkan akan menjadi dasar atau panduan bagi Pemda dan Kementerian/Lembaga dalam merancang program kerja di Industri Halal.

"Karena itu, kita ingin semua daerah yang memiliki komitmen kuat mulai bergerak. Dengan Masterplan, ini akan menjadi masukan kuat bagi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Panjang," tambah Afdhal.

Sementara itu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia juga mengaku terus mendukung potensi industri halal demi majunya perekonomian syariah di Indonesia. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna menilai bahwa saat ini masih terdapat sumber-sumber perekonomian syariah yang belum dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Untuk itu, BSI tengah mengincar ekosistem islam untuk mendorong kinerja perbankan.

"BSI sekarang mulai masuk ke islamic ecosystem yang menurut kita potensinya cukup besar. Mengapa? Pertama ada bisnis disitu, kedua ada kumpulan orang disitu. Kita bisa mengembangkan transaksinya," jelas Anton.

Saat ini, kata dia, ada beberapa potensi ekosistem islam dalam jumlah besar yang bisa di sasar untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Misalnya, ada 267 ribu masjid menurut data Kementerian Agama dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ada pula lembaga pendidikan, sepeti sekolah islam yang berjumlah 47 ribu dan pondok pesantren sebanyak 27 ribu. Kemudian, para Jemaah Haji yang dalam keadaan normal bisa mencapai 250 ribu dan Jemaah Umroh yang kira-kira mencapai 1,5 juta.

"Kita juga sedang membangun hubungan dengan Baznas untuk membangun ekosistem zakat sodaqoh lebih kuat," ujar Anton.

Sektor ekonomi dan keuangan syariah memang telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dinilai memiliki peranan penting dalam mendorong potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma'ruf Amin pun mendorong partisipasi dan kontribusi Pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi unggulan halal agar dapat masuk dalam rantai nilai nasional maupun global.

“Untuk itu saya berharap peran kepala daerah terus mengawal pengembangan UMKM baik di kawasan industri halal maupun di kuar kawasan,” ujar Ma’ruf Amin.