Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta penambahan anggaran sebesar Rp 146 miliar untuk mendukung program kerja tahun 2023.
Dengan demikian, pagu indikatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun depan akan meningkat menjadi Rp 429 miliar.
Baca Juga
"Kami mohon kepada bapak-ibu sekalian mudah-mudahan untuk bisa bantu kami, saya minta juga ke Bu Ani (Sri Mulyani) karena sumbangan pajak kami banyak," ujar Menko Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (9/6).
Advertisement
Dalam bahan paparannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Kemenko Marves, termasuk kegiatan direktif presiden yang belum terakomodir di pagu Indikatif 2023.
Pertama, Archipelagic and Island State (AIS) Forum sebesar Rp50 miliar. Khususnya untuk penyelenggaraan KTT para kepala negara dan kepala pemerintahan.
Kedua, untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target dari kegiatan-kegiatan direktif presiden dan kegiatan strategis di Kemenko Marves dan belanja pegawai (Tukin 80 persen) sebanyak Rp38,8 miliar. Selanjutnya, pemeliharaan dan operasional untuk Gedung Kemenko Marves, setelah serah terima dari BRIN pada 2 Juni 2022 sebesar Rp 14,9 miliar.
Terakhir, perbaikan dan renovasi gudang di Kalideres Jakarta Barat sebagai hibah dari aset kepada Kemenko Marves sebesar Rp 3,7 miliar.
Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Benahi Tata Kelola, Menko Luhut Kumpulkan Pengusaha Minyak Goreng di Bali
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan pengusaha minyak goreng di Bali. Tujuannya, guna membenahi tata kelola yang hingga saat ini dinilai semrawut.
Sejak ditunjuk untuk mengurus masalah minyak goreng, Menko Luhut mengaku sejumlah daerah telah mengalami penurunan harga. Diantaranya, Jawa Barat, Jakarta, dan Semarang.
Guna memastikan penanganan masalah minyak goreng ini, Menko Luhut mengajak pengusaha, pelaku usaha, dan asosiasi terkait minyak goreng untuk berkumpul di Bali. Di Pulau Dewata, Menko Luhut akan melakukan business matching terkait minyak goreng.
"Hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku usaha dan asosiasi di Bali kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuatkan pemerintah, apa yang dibuat kalian, apa yang cocok, apa tidak cocok sehingga tidak ada dusta diantara kita," paparnya di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/6/2022).
Ia menyebut, permasalah minyak goreng yang tak kunjung usai ini berdasar pada inkonsistensi pihak-pihak terkait. Ia menegaskan, melalui pertemuan ini, akan melakukan pembenahan.
"Karena saya lihat dari itu kerusakan selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun tapi saya dengerin," katanya.
Lewat pertemuan ini pula, Menko Luhut menegaskan akan melakukan digitalisasi penyaluran minyak goreng. Diketahui, saat ini pembelian minyak goreng curah perlu menggunakan aplikasi khusus.
"Jadi ini minyak goreng saya pikir Oh iya kalau semua baik ini kita kan Tata kelolanya dalam betul betul kita digitalize," ujarnya.
Advertisement
Audit Menyeluruh
Lebih lanjut, Menko Luhut mengungkapkan akan melakukan audit secara menyeluruh. Ini berkaitan dengan luasan kepemilikan lahan dan skala ekspor dari pengusaha.
Ia optimistis, dengan begitu, segala pemasukan ke negara bisa meningkat. Serta tata kelolanya akan bisa dipantau lebih baik.
"Jadi nanti kita akan ke penambahan penerimaan negara bapak ibu akan luar biasa dari sini dengan kita audit itu tadi maka kita tau persis, di pola ini berapa tanahnya dia berapa produksinya atau yield-nya berapa dia ekspor per hari berapa dijual dengan harga berapa harganya beda-beda," katanya.
Di sisi lain, hal ini juga sekaligus akan membenahi data-data yang dikumpulkan di Kementerian terkait. Diantaranya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
"Jumlah yang ada di pabrik ini di industri harus tepat di Kementerian Perdagangan Perindustrian sampai kepada Bea Cukai," kata dia.
"jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi Saya kira penerimaan negara segera billions of Dollars kita akan tambah dari sana," tambahnya.