Lewat Reforma Agraria, Pemerintah Tekan Ketimpangan Penguasaan Lahan

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang (PITTI) untuk menyelesaikan ketidaksesuaian izin usaha dan hak atas tanah.

“Berkaitan dengan hal ini, kami harapkan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi, Pemerintah terus melanjutkan Program PEN di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 451,64 triliun rupiah dengan tiga pilar yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.  Selain itu, Pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai reformasi regulasi yang tentu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hal lain yang juga tengah didorong Pemerintah adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20. Dengan keberadaan Indonesia di panggung dunia, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perdagangan dan investasi.

“Oleh karena itu, kemudahan investasi perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengajak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembangunan melalui reforma agraria. Hal ini dilakukan dengan memahami konteks Sumut dalam perspektif nasional.

Perspektif nasional dalam hal ini adalah Provinsi Sumut sebagai salah satu Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki 7 dari 19 major project pemerintah dalam pembangunan nasional.

Surya mengungkapkan, beberapa proyek tersebut diantaranya mulai dari penataan kawasan strategis nasional metropolitan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo (Mebidangro), pengembangan potensi pariwisata super prioritas Danau Toba, pengembangan potensi pertanian dan perkebunan sawit rakyat, pengembangan potensi wisata desa dan agrowisata, pengembangan food estate di Humbang Hasundutan.

Selain itu juga termasuk adanya peluang tanah terlantar, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, serta tanah eks HGU dan pengembangan pulau tertinggal, terluar dan terdepan di Pulau Nias.

"Dan untuk merealisasikan ini semua tidak akan lepas dari peran Pemerintah Daerah, juga beberapa waktu lalu saya melihat surat dari Mendagri kepada seluruh Gubernur untuk optimalisasi pelaksanaan Reforma Agraria dengan merancang anggaran yang memasukkan Reforma Agraria dalam pembangunan daerah, artinya juga sudah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Surya seperti dikutip dari keterangannya pada Senin (5/4/2021).

Lebih lanjut, Surya mengatakan peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumut adalah salah satunya terus melakukan penyelesaian konflik agraria yang menonjol dan sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Surya Tjandra berpandangan bahwa konflik agraria merupakan suatu konsekuensi yang wajar, menjadi imbas dari banyaknya major project yang dilaksanakan di Sumut.

"Nah ini yang menjadi tantangan, konflik agraria sebuah konsekuensi logis tapi barangkali juga kesempatan untuk kita semua memahami kebutuhan masyarakat untuk mau berpartisipasi atau ikut menikmati sekian banyak proyek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Sumut," ujarnya.