BPKH Kucurkan Rp 968 Juta Bangun Masjid di Bandung

BPKH menggandeng DT Peduli sebagai mitra kemaslahatan BPKH untuk membangun kembali Masjid As Salam. Selain pembangunan, bantuan juga digunakan untuk sarana dan prasarana masjid.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan DT Peduli, Muhammad Iskandar, berharap, setiap kebaikan di masjid ini, pahalanya mengalir dan menjadi bekal di akhirat kelak serta menjadi sarana beribadah yang nyaman dan khusyuk.

“Harapannya, masjid ini menjadi jalan bertambahnya keyakinan jamaah kepada Allah SWT. dan juga masjid ini menjadi jalan rahmat atau kebaikan bagi masyarakat sekitarnya,” lanjutnya.

Acara diakhiri dengan tausiah dan doa dari KH. Abdullah Gymnastiar atau akrab disapa Aa Gym yang mengajak jemaah bersyukur atas terbangunnya masjid ini.

“Tidak ada satu pun yang tidak tertulis di lauh mahfuz. Bahkan, daun yang jatuh pun sudah tertulis di lauh mahfuz, apalagi masjid sebesar ini. Dan orang-orang yang beruntung adalah yang dijadikan jalan kebaikan ini,” ujar Aa Gym.

Sebelumnya, Masa bakti anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022 akan berakhir pada 6 Juni mendatang. Namun, hingga saat ini Komisi VIII DPR RI belum mendapat surat dari Presiden Jokowi terkait calon anggota BPKH periode mendatang.

Ketua Komisi VIII Fraksi PAN Yandri Susanto, mengusulkan masa bakti anggota BPKH periode 2017-2022 diperpanjang selama 2-3 bulan. Hal itu dilakukan lantaran pihaknya belum mendapatkan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon anggota BPKH periode mendatang.

"Perlu perpanjangan bakti BPKH. Sebab kita belum terima supres Pak Menteri, belum fit and proper test. Padahal berakhir 6 Juni. Kalau ada kekosongan runyam," kata Yandri Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Kepala BPKH, terkait Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji dan alokasi Quota Pengawas Haji Tahun 1443H/2022M, Selasa, (31/5/2022). 

Menurutnya, jika hingga saat ini belum ada surpres. Maka Komisi VIII tidak akan sempat menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), serta memutuskan anggota BPKH baru sebelum 6 Juni.Oleh karena itu, Komisi VIII mengusulkan masa bakti BPKH 2017-2022 bisa ditambah sekitar 2-3 bulan.

Dia pun berharap Menag bisa mempertimbangkan tersebut dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Jadi, pak Menteri bisa dengan Pak Pratikno tambah masanya sedikit. Ini penting masa kerja karena dari sisi penganggaran clear. Masa baru dan lama jelas. Dua atau tiga bulan tidak akan menggangu masa lama dan baru," jelas Yandri.

Apalagi peran BPKH sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ditambah saat ini ada kebutuhan tambahan operasional dana haji sebesar Rp 1,5 triliun.

Menag Yaqut menjelaskan, tambahan Rp 1,5 triliun itu salah satunya disebabkan ada aturan baru dari Arab Saudi terkait paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebesar Rp 1,463 triliun.

Selain itu, ada kekurangan biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sekitar Rp 9,187 miliar.

"Biaya masyair jemaah haji reguler jumlah penambahannya Rp 1.463.721 741.330,89. Ini beban nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji," ungkap Yaqut."

Biaya masyair PHD dan pembimbing KBIHU jumlahnya Rp 9.187.435.980,78. Ini beban APBD PHD dan pembimbing KBIHU," sambungnya.Kemudian, ada biaya penambahan lainnya yakni technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25,7 miliar.