Literasi Terbatas, Sri Mulyani Minta Insan Ekonomi Syariah Terus Berinovasi

Menkeu dan BI Raker Dengan Banggar DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat tersebut beragenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi syariah perlu beradabtasi dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan, inovasi dalam edukasi perlu dilakukan untuk mendesain atau menghasilkan produk penting terutama dalam peningkatan literasi ekonomi syariah.

"Kami ingin menyampaikan bahwa dari sisi SDM ekonomi syariah juga perlu terus dilakukan adaptasi di dalam edukasi maupun konteksnya. Inovasi yang dilakukan sangat penting di dalam keinginan untuk mendesain atau menghasilkan produk yang penting termasuk literasi ekonomi syariah di Indonesia yang masih cenderung sangat terbatas," katanya, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan, diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan ekonomi syariah. Secara internal DPP IAEI akan bersinergi dengan komisariat di daerah. IAEI akan merangkul semua pihak seperti masyarayat ekonomi syariah dan kementerian lembaga terkait.

"Kita dapat terus mendukung dan menyatukan visi dan mengorkestrasi seluruh elemen potensi ekonomi kita didalam mewujudkan cita cita perekonomian yang adil sesuai prinsip syariah," jelasnya.

Dia melanjutkan, IAEI terus mengarusutamakan ekonomi syariah untuk menjawab tantangan strategis global dan nasional. Hal itu dilakukan melalui keterlibatan IAEI dalam sejumlah agenda global dan nasional penting seperti COP26, Presidensi G20 Indonesia, pembuatan kebijakan seperti RUU Ekonomi Syariah, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pencapaian sustainable development goals (SDGs).

"Kegiatan IAEI juga mendorong peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan riset ekonomi dan solusi mismatch antara industri syariah dan perguruan tinggi," katanya.

IAEI terus meluruskan persepsi masyarakat yang kurang tepat terkait praktik ekonomi syariah seperti pengelolaan dana haji, mendorong pembangunan ekosistem industri halal, dan mendorong riset serta pengembangan pasar modal syariah Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .

2 dari 3 halaman

Program Unggulan IAEI

Sepanjang 2021, dia menyebutkan bahwa IAEI menyelenggarakan sejumlah program unggulan, antara lain Syariah Business and Academic Synergy (SBAS), The 5th Annual Islamic Finance Conference, dan International Islamic Fiqh Academy (IIFA) Conference.

"IAEI juga berhasil menerbitkan satu International Journal of Islamic Multifinance, dua buku. 7 program dan buletin ilmiah, dan 96 karya ilmiah terindeks scopus yang dipublikasikan oleh Penulis DPP IAEI," kata Sri Mulyani.

IAEI, kata Sri Mulyani, juga berhasil menyelenggarakan program Buletin Riset Ekonomi Keuangan Syariah (BREAKS), meluncurkan Buku Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia, dan penandatanganan kerja sama strategis manajemen perbankan syariah bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

"Adapun capaian internasional IAEI antara lain berhasil menyelenggarakan 1st Economics Education Summit, menjadi tuan rumah The 13st International Conference on Islamic Economics, dan melaksanakan audiensi dengan sekretaris jenderal International Islamic Fiqh Academy (IIFQ)," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Sri Mulyani Ingin Integrasi Data Ekonomi Syariah Lebih Diperhatikan

FOTO: Menkeu dan Kepala Bappenas Rapat Kerja dengan DPR Terkait RAPBN TA 2023 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Rapat tersebut terkait pengambilan keputusan mengenai asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin data terkait industri ekonomi syariah lebih diperhatikan. Ia ingin ada koordinasi lebih lagi diantara pemangku kepentingan terkait.

Hal ini mencuat dalam hasil rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ke dua. Meski, Ia menyebut Kemenkeu memberikan dukungan terhadap proses integrasi ini.

"Untuk data dan industri terutama juga untuk pembiayaan, ini tadi dari mulai ketua DK OJK kemudian Bank Indonesia LPS BPS semuanya menyampaikan bahwa di dalam rangka integrasikan sekarang ini Sekretariat KNEKS yang berada di kementerian keuangan kita dukung dengan program IT yang ada di kementerian keuangan," paparnya dalam konferensi pers hasil rapat pleno KNEKS, Senin (30/5/2022).

Namun, ia menemukan masih ada yang bisa ditingkatkan dalam sektor integrasi dan konsistensi data tersebut. Itu menyangkut data industri keuangan industri sektor riil syariah untuk dikoordinasikan lebih baik lagi.

"Termasuk definisinya yang diinginkan oleh kepada BPS, ini tentu akam sangat baik dan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) yang sangat konkret," terangnya.

Jika hal itu bisa diwujudkan, harapnya, akan menunjukkan porsi asli dari industri baik di keuangan maupun sektor riil syariah di Indonesia. Kemudian, ini juga akan berpengaruh pada posisi indonesia di bidang syariah secara internasional.

"Nah untuk kementerian keuangan pusat informasi dan teknologi keuangan atau pusintek kita mendukung sepenuhnya dan nanti kita akan koordinasi kan bersama dengan Kementerian lembaga yang lain," kata dia.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com