Waspada, 22 Negara Sudah Setop Ekspor Pangan

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menegaskan akan menghentikan ekspor ayam hidup maupun produk olahannya mulai 1 Juni 2022. Larangan ekspor ini mencakup unggas hidup, daging dingin dan beku, bagian ayam dan produk berbasis ayam.

"Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan Rabu malam. Nugget ayam, roti, dan sosis juga akan dilarang," tulis Pemerintah Malaysia dikutip Bloomberg, Kamis (2/6).

Langkah Malaysia ini merupakan pukulan besar bagi Singapura, yang mengimpor sekitar sepertiga pasokannya dari Negeri Jiran tersebut. Larangan itu membuat toko-toko di Singapura yang menjual produk ayam terancam tidak bisa melanjutkan bisnis.

Alhasil, konsumen di Singapura khawatir apakah mereka masih bisa menikmati nasi ayam, yang merupakan salah satu makanan paling populer di Singapura.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kapasitas produksi nasional berpihak pada industri substitusi impor. Arahan ini diberikannya karena pelaku industri di Tanah Air kini masih banyak bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri, seperti jagung dan kedelai.

"Misalnya, jagung masih impor, tanem jagung. Kenapa? Nanem jagung di mana pun juga tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai, kita juga masih impor. Padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai, lakukan ini," desak Jokowi saat memberikan arahan di Musrengbangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Selain itu, Jokowi juga mendorong percepatan hilirisasi yang dilakukan di dalam negeri. Sebagai contoh, ia mengajak daerah-daerah yang memiliki pertambangan agar segera membangun smelter.

"Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing. Agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat," pintanya.

"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, raw material, stop," tegas Jokowi.

Jokowi juga kembali mengingatkan, agar pemerintah fokus bekerja untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Artinya, belanja barang, modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

"Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp 526 triliun. Di daerah Rp 535 triliun. Artinya, total sudah Rp 1.062 triliun, plus BUMN Rp 420 triliun. Ini angka yang besar sekali," serunya.

"Jangan sampai angka yang sangat besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor. Sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," pungkasnya.