Mau Sertifikasi Halal Gratis? Begini Cara Dapatnya

Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. (dok: Kemenag)

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk 25 ribu kuota dengan kategori pernyataan pelaku usaha (self declare).

"Hingga hari ini, baru sekitar 6.600 an yang daftar. Artinya, masih banyak kuota yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha," ujar Sekretaris BPJPH Arfi Hatim seperti dikutip dari laman Kemenag.go.id, Minggu (12/6/2022).

Layanan pemberian sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self declare, lanjut Arfi, diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). "Tentu ada ikrar atau akad halal dan ada persyaratan lainnya dan akan dilakukan verifikasi oleh pendamping-pendamping yang telah mengikuti pelatihan khusus," imbuh Arfi.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

M. Arfi Hatim menambahkan, untuk melakukan pendaftaran program SEHATI, pelaku usaha dapat mengakses laman ptsp.halal.go.id.

"Bapak Ibu dapat mengakses laman tersebut melalui gadget yang dimiliki. Bisa handphone, laptop, atau komputer. Terpenting, harus memiliki sambungan internet," jelas Arfi.

Wajib sertifikasi halal bagi produsen diterapkan mulai 17 Oktober 2019.Proses sertifikasi halal dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2 dari 4 halaman

Persyaratan

Waroeng Steak & Shake Tersertifikasi Halal Perpanjangan MUI Pusat. foto: istimewa

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori self-declare:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;

2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;

3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;

4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;

8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;

9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);

10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;

12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;

14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);

15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);

16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

3 dari 4 halaman

Kemenag Targetkan 10 Juta Sertifikat Halal di 2022, Apa Strateginya?

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI menjalin kerjasama dengan Yayasan Almuttaqien Care pada Senin (6/6). Kolaborasi ini dalam upaya mencapai target program 10 juta produk punya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk tahun 2022

Komitmen bersama ditandatangani secara langsung oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Ketua Yayasan Al Muttaqien Care Taefuri. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham berharap, melalui kolaborasi ini semakin banyak pelaku UMK di Indonesia yang mendapatkan sertifikat halal.

"Dalam program sertifikasi halal Indonesia ini kita juga menggandeng ormas dan lembaga-lembaga pendidikan, sebagai LP3H. Kita sudah memiliki 136 lembaga mitra yang terdiri dari perguruan keagamaan islam negeri di seluruh indonesia, perguruan tinggi negeri dan swasta dan juga dengan ormas-ormas islam NU, Muhammadiyah, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Al Muttaqien Care dan lain-lain sebagainya," ujar Aqil di Ruang Rapat BPJPH, Pondok Gede, Jakarta, Senin (6/6/2022).

BPJPH juga mengadakan program pelatihan bagi tenaga pendamping untuk sertifikasi Halal Indonesia bagi para UMK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi maupun ketrampilan tenaga pendamping sertifikasi Halal Indonesia, guna mencapai 10 juta sertifikasi halal bagi UMK di tahun ini.

"Saat ini, sudah ada sekitar 50.000 tenaga pendamping dan 900 orang traineer," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Jangkau Pelaku UMKM

Salah satu UMKM Mitra Binaan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). — Salah satu UMKM Mitra Binaan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (dok: Pupuk Indonesia)

Aqil menyampaikan, program sertifikasi untuk 10 juta UMKM ini ditargetkan menjangkau pelaku UMK di sektor yang berisiko rendah dari aspek halal, yaitu makanan, minuman, warung makan, hingga kosmetik dan obat-obatan herbal/tradisional.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al Muttaqien Care Taefuri menjelaskan bahwa pihaknya mendukung program sertifikasi Halal Indonesia, karena ingin turut serta dalam meningkatkan daya saing UMK, dalam tingkat nasional dan global. Mengingat, sektor UMK merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia.

"Kita ingin membantu UMK untuk lebih berdaya saing, UMK kita mempunyai potensi besar," tutupnya.