Ekspor Sawit Mulai Normal, Tangki di Pabrik Bakal Terkuras Bulan Ini

Petani Sawit di Jambi — Meski harga sawit cenderung belum stabil, komoditi ini tetap menjadi primadona bagi petani di Provinsi Jambi. (Dok. Istimewa/B Santoso)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah kembali membuka ekspor bagi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Langkah ini disebut akan langsung berpengaruh pada kondisi tangki-tangki pabrik kelapa sawit.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edy Martono menyebut, tangki-tangki di pabrik yang sebelumnya penuh kini mulai berkurang. Ia menyebut, akan masuk ke kondisi normal sekitar akhir Juni 2022 ini.

"Saya dapat info kalau kalau di Bengkulu PKS (pabrik kelapa sawit) sudah mulai terima TBS (tandan buah segar) petani, artinya CPO sudah mulai keluar, kita berharap bulan Juni ini tanki-tanki sudah mulai terkuras," katanya kepada Liputan6.com, Minggu (12/6/2022).

Kendati begitu, ia mengaku para eksportir anggota Gapki telah melakukan kegiatannya kembali. Sebelumnya, ia mengebut porsi ekspor dari anggota Gapki cukup kecil.

"Ekspor sudah mulai jalan tetapi saya belum dapat update berapa jumlahnya," katanya.

Dibukanya keran ekspor bagi komoditas bahan baku minyak goreng dan turunannya ini, dipandang membawa tren baik bagi pengusaha. Edy mengaku saat ini kegiatan pengusaha sudah menuju normal, meski belum sepenuhnya normal.

"Normal belum, tetapi menuju ke normal," katanya.

Dengan bergulirnya kembali kegiatan di sektor ini, Edy mengaku belum ada dampak yang signifikan. Misalnya, terkait harga tandan buah segar di tingkat petani.

Sebelumnya, penutupan ekspor turut berimbas pada harga TBS dan penyerapan TBS petani. Bahkan, ada ancaman gagal panen dari kebun-kebun sawit.

"Karena belum normal maka harga CPO dan harga TBS belum ada perubahan yang signifikan, mudah-mudahan setelah ekspor berjalan lancar harga ikut terangkat," ungkapnya.

Harganya terus anjlok, petani sawit di Kotabaru, Kalimantan Selatan, melakukan demo di depan Kantor Bupati. Mereka menuntut Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng yang dianggap jadi pemicu murahnya harga sawit.

2 dari 3 halaman

Janji Menko Luhut

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10-06-2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut tidak memungkiri bahwa kebijakan minyak goreng dan CPO pemerintah pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak.

Meski demikian, dia berjanji pemerintah akan terus berusaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan pemerintah juga tidak akan merugikan petani.

"Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan," kata Menko Luhut, Jumat (10/6/2022).

Luhut memastikan jika pemerintah memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng.

3 dari 3 halaman

Bagi Petani

Unjuk Rasa Petani Kelapa Sawit Terkait Larangan Ekspor — Kelapa sawit terlihat saat massa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Apkasindo meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Perhatian yang tidak kalah penting dikatakan juga bagi para petani kelapa sawit. "Di mana seperti yang berulang kali Presiden sampaikan kepada kami para pembantunya agar kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama," tegas dia.

Dia berjanji pada program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng, pemerintah tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta tentunya masyarakat luas dirugikan. Oleh sebab itu terkait kebijakan ini, dilakukan penyeimbangan target dari hulu hingga hilir.

Menko Luhut memaparkan bahwa Pemerintah memutuskan mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor dengan menempuh berbagai kebijakan percepatan, di antaranya ialah menaikkan rasio pengali dalam masa transisi ini yang mulanya tiga kali menjadi lima kali.

Luhut menjelaskan pemerintah terus berupaya memastikan harga minyak goreng stabil pada angka Rp 14.000 per liter, sementara untuk harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani ada di atas Rp2.500--Rp3.200.

Demi mencapai tujuan itu, Luhut mengingatkan bahwa perlu kerja sama dari berbagai pihak.

"Marilah kita menghilangkan segala prasangka buruk yang ada dan mengubahnya menjadi kerja sama yang baik, bukan hanya bagi para petani, produsen, dan pemerintah saja, melainkan juga peran serta masyarakat dalam persoalan ini bisa sama-sama kita selesaikan," kata Luhut.