Jokowi: Bodoh Sekali Kita Pajak Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor!

Lebih lanjut, Jokowi mengaku menemukan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk lokal. Ia geram dengan alasan yang didengarnya.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya gak pas lah, kualitasnya gak baik lah. Alasan banyak sekali. itu yang bapak ibu (APIP dan BPKP) kawal," katanya.

Masih terkait hal ini, ia meminta produk-produk impor yang masih ada di e-katalog untuk lebih baik diturunkan. Artinya, prioritasnya terhadap produk dalam negeri.

"Ada 842 produk di dalam e-catalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. untuk apa itu? coret. 842 itu. drop kalau memang produk di dalam negerinya sudah ada. untuk apa dipasang di e-catalog? ini lah tugasnya APIP, tugasnya BPKP," kata dia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut 60 negara di dunia ekonominya akan ambruk. Bahkan 40 diantaranya disebut telah dipastikan merosot.

Dengan demikian, ia meminta jajaran pembantunya di kementerian untuk bisa peka terhadap kondisi ini. Tujuannya, guna bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dari ketidakpastian global.

"IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia, dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6/2022).

Ia menyampaikan, dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian utamanya di sektor pangan dan energi. Sehingga, akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri.

Buktinya, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor energi mengalami peningkatan.

"Inilah ketidakpastian yang saya sampaikan dan kita semua harus punya kepekaan, harus punya sense of crisis semuanya. Kerja sekarang ini tak bisa hanya makronya, tidak bisw, mikronya, detailnya harus tahu," paparnya.

Guna mendukung hal itu, ia meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk melakukan pengawasan. Utamanya menyoroti detail.

"Inilah yang sering saya sampaikan ke pak Ateh, pak Kepala BPKP, pak detail ini di cek pak. Untuk apa? Policy-nya (aturan kebijakan) jangan sampai keliru," tegasnya.