BPKP: Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri Capai Rp 720 Triliun

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkap angka komitmen belanja dalam negeri mencapai Rp 720,88 triliun. Ini berasal dari kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkap angka komitmen belanja dalam negeri mencapai Rp 720,88 triliun. Ini berasal dari kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.

"Berdasarkan pengawasan BPKP dari target sebesar Rp 400 triliun dan komitmen daripada KLD dan BUMN untuk menyerap PDN senilai Rp 720,88 triliun hingga 13 Juni 2022 sebanyak Rp 180,72 triliun telah diserap atau 25 persen dari komitmen," kata dia dalam Pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6/2022).

Angka ini merupakan hasil dari verifikasi yang dilakukan BPKP. Sebelumnya disebut komitmen yang dicatatkan berada diatas Rp 800 triliun.

Ateh memastikan BPKP akan mengawal keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLD) memanfaatkan belanja produk dalam negeri (PDN).

Ia menekankan belanja daerah perlu dimaksimalkan untuk menyerap PDN sehingga dapat mengalirkan madaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri.

"Merespon hal itu, pengawasan intern telah kami lakukan secara intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN," ujar Ateh.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri BUMN, Erick Thohir berkunjung ke Kantor Pusat PT PLN, Jakarta Selatan pada Selasa (04/01) siang. Kunjungan ini untuk memonitor pasokan energi, seiring dengan penghentian sementara ekspor batu bara untuk memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri...

2 dari 3 halaman

Produk Lokal Mendominasi

Lebih lanjut, Ateh menyebut, sampai triwulan I 2022 e-katalog masih di dominasi oleh produk impor. Baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi.

Namun setelah terbitnya instruksi presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022 kondisi telah mengalami perubahan.

Hal tersebut dapat dilihat dari catatan pada minggu ketiga Mei 2022 PDN telah mendominasi priduk tayang di e-katalog nasional, meskipun secara transaksi masih lebih tinggi produk impor.

"Alhamdullilah per 13 Juni 2022, PDN yang tayang di e-katalog dan transaksinya telah berhasil menyaingi produk impor," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Tantangan

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku telah menerima surat dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

Mengacu realisasi belanja PDN sebesar Rp 180,72 triliun, Ateh menyebut ada beberapa permasalahan utama yang harus diselesaikan agar penyerapannya semakin besar.

"Pada tahap perencanaan KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yanv dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri. Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensid mengenai PDN dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja PDN," ungkapnya.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, masih terdapat produk impor yang dibelanjakan pemerintah walaupun sudah terdapat PDN sebagai penggantinya. Ia mengayakan, berdasarkan sample pengujian atas 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau 66 persen harganya lebih murah dibandingkan dengan produk lokal.

"Sementara itu, untuk belanja impor yang dikarenakan ketiadaan produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait," tukasnya.