Upaya Perbankan Berdayakan Santri jadi Wirausahawan Unggul

Sementara itu, Direktur PT Speedwork Solusi Utama, Foeryanto Jawoto mengungkapkan bahwapihaknya siap menjadi wadah bagi para Santri untuk bisa mengasah jiwa kewirausahaan agarnantinya dapat mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam bidang perbengkelan.

“Speedwork bertindak sebagai pihak yang menyediakan infrastruktur dan penyediaan inventaris yangdiperlukan untuk menjalankan usaha bengkel tersebut. Dengan pelatihan dan fasilitas yang kamisediakan, harapannya dapat membantu percepatan target dari program Kemandirian Pesantren," ungkap Foeryanto.

Melalui program Banten Santri Entrepreneur, para santri yang telah lulus dari Pondok Pesantren akandiberikan bekal pengetahuan dan pelatihan dalam mengelola usaha, secara teknis, pemasaran dankeuangan agar nantinya dapat bekerja sebagai pengelola bengkel atau membuka usaha sendirisebagai Santri Entrepreneur.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir, mengatakan santri harus bisa menangkap peluang, dengan menambah kemampuan (skill), wawasan, dan tetap menjaga akhlakul karimah.

Tak hanya menangkap peluang, sebagai muslimpreneur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hal itu disampaikan Menteri Erick dalam Final Festival Banjari Erick Thohir yang berlangsung tadi malam di Islamic Center Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, dikutip dari Instagram pribadinya @erickthohir, Sabtu (9/4/2022).

“Anak muda Indonesia harus bisa melihat kesempatan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan jenis baru,” ujar Erick.

Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini pun mewanti-wanti agar santri-santri jangan sampai dianggap sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) kelas 2. Menurutnya, santri-santri itu merupakan SDM kelas 1.

“Jangan sampai, santri-santri dianggap SDM kelas dua. Padahal saya yakin, para santri itu justru SDM kelas 1. Tidak hanya pendidikannya baik, tetapi akhlaknya baik,” ujarnya.

Dalam video yang dibagikannya, Erick meminta izin kepada Kyai setempat untuk memberikan beasiswa kepada kepada beberapa santri Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum yang hadir dalam acara Final Festival Banjari.

“Izin pak Kyai, enam-enamnya saya kasih beasiswa, dari SMA sampai kuliah,” ucapnya.

Upaya memberikan beasiswa itu sebagai wujud Erick Thohir, untuk memfasilitasi agar santri-santri yang diberi beasiswa bisa menjadi SDM unggulan di kemudian hari. 

Pemerintah akan kembali menyelenggarakan Business Matching tahap 2 di Jakarta yang akan berlangsung pada 11-23 April 2022, guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengatakan sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, akan mengorganisasikan agar seluruh BUMN turut serta dalam mendukung business matching tahap ke-2 ini.

“Pada dasarnya memang BUMN termasuk yang diminta arahan bapak Menteri (Erick Thohir) turut mensukseskan gerakan ansional bangga buatan Indonesia dan menggunakan produk dalam negeri,” kata Loto dalam Konferensi Pers Pelaksanaan Business Matching Tahap 2, Rabu (6/4/2022).

Oleh sebab itu, Kementerian BUMN telah menyampaikan kepada seluruh direktur utama BUMN untuk mensukseskan dan mendukung program business matching tahap ke-2.

“Kami juga akan mengorganisasikan agar BUMN turut serta dalam business matching ini khususnya, untuk melihat produk-produk yang mungkin selama ini terlewat, karena belum melihat pemasok-pemasok yang bisa menyediakan produk-produk tersebut dan akhirnya bisa matching di acara business matching ini karena sudah ketemu dengan para penyedia,” ungkapnya.

Dia pun berharap acara business matching tahap ke-2 ini bisa berjalan lancar dan dapat mengumpulkan volume belanja yang sangat besar dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah hingga dari BUMN.

Sebelumnya, Pemerintah telah sukses menggelar Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022. Kegiatan ini juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam 3 hari.

Dimana hingga hari terakhir pelaksanaan, tercatat komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 214,1 Triliun.