Dapat PMN Rp 4,6 Triliun, RNI Bakal Fokus Restrukturisasi Keuangan

Selanjutnya, PMN non tunai sebesar Rp 2,6 triliun yang terdiri dari RDI/SLA dan eks BPPN dibutuhkan untuk memperbaiki struktur keuangan, terutama dari sisi debt to equity ratio agar memberikan advantages ke sisi perbankan.

“Kemudian untuk komposisi penggunaan dana PMN tunai untuk modal kerja 62 persen, dan investasi 38 persen. Untuk non tunai nanti prosesnya aka nada tiga tahapan, yaitu novasi ke induk, konversi non pokok menjadi pokok, dan konversi utang menjadi penyertaan,” jelasnya.

Sebagai catatan, Frans menyampaikan kepada Komisi VI, sebelumnya PT RNI belum pernah mendapatkan PMN tunai. Sedangkan, untuk PMN non tunai sendiri terkahir PT RNI mendapatkan pada tahun 2016.

“Memang ada beberapa teman-teman yang bergabung seperti Perindo (Perum Perikanan Indonesia) pernah mendapatkan kurang lebih 2015-2016. Jadi, memang pengajuan PMN juga pengajuan kembali setelah sebelumnya kami ajukan pada 2020 sebelum holding pangan terbentuk,” pungkasnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun. PMN ini akan ditujukan kepada 10 BUMN pada Tahun Anggaran 2023.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun.

"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," kata Pria yang akrab disapa Tiko, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Tiko pun merinci usulan PMN tersebut, diantaranya yang pertama, PLN Rp 10 triliun untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.

Kedua, Defend ID Rp 3 triliun untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.

Ketiga, ID Food Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Keempat, Hutama Karya Rp 30,56 triliun untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.

“Angka PMN Rp.30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp.36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II),” jelas Tiko.

Kelima, InJourney Rp 9,50 triliun untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.

Keenam, IFG Rp 6 triliun untuk Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Ketujuh, KAI Rp 4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.

Kedelapan, IndonesiaRe Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.