Jadi Wamenaker, Afriansyah Noor Ditantang Bereskan Masalah Ini

Kedua, dari sisi kinerja, sudah menjadi rahasia umum kinerja pengawas ketenagakerjaan sangat rendah sehingga regulasi hukum positif yang ada banyak dilanggar, yang mengakibatkan pekerja mengalami kerugian.

"Upah minimum masih banyak yang dilanggar, PHK masih banyak yang dilakukan sepihak, THR juga banyak yang dilanggar, pelanggaran hak berserikat dan berunding juga masih terjadi di banyak tempat. Demikian juga masih banyak pekerja formal yang belum menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan," paparnya.

Diharapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dapat membuat terobosan untuk perbaikan kinerja pengawas ketenagakerjaan secara sistemik, meningkatkan jumlah pengawas dan kualitas pengawasan. Harus dihadirkan Lembaga khusus untuk menggawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan.

Demikian juga masih banyak persoalan di sektor Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, yang juga perlu mendapat perhatian Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Hadirnya UU Cipta Kerja dan empat Peraturan Pemerintah menjadi masalah bagi kalangan SP/SB dan pekerja/buruh dalam menjalankan hubungan industrial.

"Untuk itu merupakan poin penting bagi Wakil Menaker untuk memperbaiki iklim hubungan industrial bagi pemangku kepentingan hubungan industrial seperti SP/SB dan pengusaha," tuturnya

"Budaya Dialog sosial mengalami kemunduran signifikan, LKS Tripartit Nasional dan Daerah tidak berjalan dengan baik. Kenaikan upah minimum yang sebelumnya kental dengan dialog sosial, saat ini malah meniadakan sepenuhnya dialog sosial tersebut, karena ketentuan kenaikan upah minimum sudah menggunakan rumus yang merugikan pekerja/buruh," katanya.

Ketiga, Tentunya penanganan masalah PMI dan pelatihan vokasional pun menjadi masalah di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga harus juga mendapat perhatian dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Jumlah PMI yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Pelatihan vokasional yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pun masih belum mampu mendongkrak produktivitas pekerja Indonesia.