Serah Terima Jabatan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Janji Tumpas Mafia Tanah

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022). Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyoroiti tantangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Terkait kementerian ATR ini posisinga sangat penting dan strategis sekali sebenarnya," katanya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Setidaknya ada tiga poin utama yang disebut Anggawira sebagai tantangan di kementerian ini. Diantaranya terkait reforma agraria, redistribusi lahan, hingga mendorong lahan-lahan bisa produktif.

"Terkait redistribusi lahan, reforma agraria, dan bagaimana lahan-lahan bisa produktif saat sekarang, karena ada satgas juga ya," ujarnya.

Ia berharap pada duet antara Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni bisa membawa tren positif. Ia memandang kolaborasi antara keduanya dengan latar belakang yang berbeda bisa membawa dampak baik.

"Dan ini penting apalagi kolaborasi antara TNI dan juga ini sahabat saya Raja Juli Antoni, seorang scholar dan juga aktivis ya dan sekarang sebagai di partai politik, mudah-mudahan ada akselerasi yang positif," ungkapnya.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.

"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.