Tugas Berat Mendag Zulkifli Hazan, Berantas Investasi Bodong Berkedok Pialang Berjangka

FOTO: Jelang Idul Adha, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Cibubur — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kedua kanan) saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Cibubur, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan memantau langsung harga bahan pokok guna memastikan harga stabil menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diharapkan bisa memberantas praktik investasi bodong berkedok pialang berjangka komoditi (PBK) yang telah memakan banyak korban. Harapan ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Untuk diketahui, belakangan ini marak penawaran investasi bodong berkedok pialang berjangka. Penawaran ini telah menjerat banyak masyarakat yang belum melek investasi sehingga membuat mereka kehilangan banyak uang.

6 Pesona Kebaya Biru Putri Zulkifli Hasan di Pelantikan DPR RI 2024-2029, Memukau!

Sarman menjelaskan, Mendag Zulkifli Hasan harus bisa membenahi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Pembenahan ini perlu dilakukan agar lembaga tersebut bisa lebih ketat melakukan pengawasan serta tidak mudah mengeluarkan izin baru terhadap perusahaan Pialang Berjangka.

"Ini harus diseriusi oleh Mendag (Zulhas), sehingga ke depan tidak ada lagi korban praktek investasi bodong yang banyak memakan korban," kata Sarman di Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Upaya lainnya, lanjut Sarman, Menteri Perdagangan Zulhas harus memperkuat sinergi bersama kementerian/lembaga terkait untuk membasmi perusahaan Pialang Berjangka fiktif secara hukum. Hal ini demi menciptakan efek jera sekaligus menutup ruang gerak.

"Pastikan pengelola Perusahaan tersebut ditangkap dan diadili dan mengembalikan kerugian para nasabah. Karena mereka memang hanya memikirkan keuntungan sepihak, tanpa memikirkan nasib nasabah," jelas Sarman.

Menurut Sarman, sejumlah langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan tata niaga perdagangan komoditi yang lebih kondusif. Menyusul, kian terbatasnya ruang peredaran praktik investasi bodong berkedok pialang berjangka komoditi (PBK) yang masih banyak bermunculan.

"Dunia usaha berharap Menteri Perdagangan yang baru dapat menciptakan iklim tata niaga yang kondusif untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha," tutupnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Rabu (15/06/2022).

2 dari 3 halaman

Zulkifli Hasan Ditantang Bikin Ekspor UMKM Tokcer

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas telah dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi. Zulhas diharapkan mampu membawa kemajuan, terutama di bidang ekspor.

Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian DPP Gempar Indonesia, Maudy C Palar mengatakan, ekspor bagian penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Mendag yakni membuat pelatihan untuk para pengusaha muda.

"Saya berharap Menteri yang baru bisa meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dengan cara pemberdayaan serta pelatihan bagi generasi-generasi muda Indonesia," kata Maudy dikutip Kamis (16/2022).

Perempuan yang juga menjabat sebagai CEO Klik Panen itu mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar dalam peningkatan ekspor. Gelaran Prssiden G20 juga bisa menjadi langkah maju bagi pemerintah meningkatkan ekspor.

"Kita bisa melihat peluang Indonesia kedepan khususnya di bidang ekspor sangat bagus, apalagi tahun 2022 Indonesia menjadi Presidensi G20 ini menjadi momentum kita mengangkat ekonomi kita melalui ekspor," imbuhnya.

Lebih lanjut, Maudy berharap Kemendag bisa menjadi katalisator bagi pengusaha muda. Sehingga usaha yang dijalankan bisa menembus pasar internasional.

"Dalam hal ini pengusaha yang akan memulai bisnisnya di dunia ekspor dengan cara dipermudah regulasi, permodalan serta tahapan tahapan yang membuat para pemula menjadi mandiri kedepannya khususnya para pelaku pelaku UMKM," ucapnya.

"Sehingga mereka dalam hal ini pelaku UMKM bisa Go International sehingga hal tersebut dapat meningkatkan devisa negara dan menjadi apa yang di cita-citakan oleh presiden Jokowi," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Zulkifli Hasan jadi Mendag, Ekonom: Sekadar Bagi-Bagi Kursi

Ekonom Indef Nailul Huda menilai dilantiknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Muhammad Lutfi, sebagai ajang kampanye politik 2024 mendatang.

“Saya rasa pergantian kursi Menteri Perdagangan tidak lebih dari sekadar bagi-bagi kursi, bukan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan itu sendiri,” kata Nailul kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya, kapasitas Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas ini pun masih jauh yang diharapkan. Nailul merasa, keadaan akan seperti zaman Rachmat Gobel yang menjabat Mendag periode 2014-2015, dan Enggartiasto Lukita yang menjabat Mendag periode 2016-2019.

“Dimana beliau-beliau ini merupakan orang politik. Saya khawatir ini hanya jadi bahan partai untuk persiapan kampanye 2024,” ujarnya.

Dulu Enggartiasto Lukita sangat kontroversial sekali terkait kasus-kasus impor, seperti impor cangkul. Oleh karena itu, Nailul menegaskan masyarakat harus bersiap jika kebijakan perdagangan kita tidak semakin membaik, malah mundur.

“Terlebih terkait masalah minyak goreng. Tadinya saya berharap Menteri Perdagangan berasal dari kalangan profesional non partai, tapi nampaknya Pak Jokowi memberikan jatah kursi ke partai politik,” ungkapnya.

Tak hanya mengganti Mendag, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.