Tertinggi di Kalbar, PLN Bangun Tower Setinggi 123 Meter Lintasi Sungai Terpanjang RI

Ia menjelaskan, tantangan dalam pembangunan tower yang memiliki tinggi 4 kali lipat dari tinggi tower normal ini juga jauh lebih besar. Tantangan utama yang dihadapi antara lain saat proses langsir material dan peralatan menuju lokasi pembangunan yang sebagian berada di seberang sungai.

“Belum lagi saat penarikan kabel konduktor antar tower yang melintasi sungai. Lebih menantang karena harus diangkut dengan perahu dan sejenisnya. Tentu kami tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja selama proses pembangunan,” jelasnya.

Hendri menyebutkan transmisi Sanggau-Sekadau ini akan menghubungkan jaringan Tayan-Sanggau yang telah beroperasi dan juga Sekadau-Sintang yang telah selesai dibangun.

“Bila line 1 maupun line 2 SUTT 150 kV Sanggau-Sekadau-Sintang ini telah berhasil dialiri listrik, maka suplai listrik ke daerah Sekadau, Sintang dan sekitarnya akan menjadi lebih andal karena ditunjang oleh pasokan listrik dari Sistem Khatulistiwa. Selain itu dapat juga menghentikan penggunaan 4 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang hingga saat ini masih beroperasi,” imbuhnya.

Keempat PLTD tersebut ialah PLTD Menyurai, Anggreko, dan Makro di Sanggau serta Suak Payung di Sekadau dengan total kapasitas total 18,6 megawatt (MW).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk mendapatkan suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen dan juga untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI atas PMN ini. Ia mengatakan upaya untuk bisa membuat akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat perlu terus dilakukan.

"PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," ujar Darmawan saat Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu, 15 Juni 2022, yang dipimpin oleh M. Sarmudji, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ia merinci, pengajuan PMN Rp 10 triliun ini akan dialokasikan sebanyak Rp 2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Darmawan menjelaskan saat ini, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi.

Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25-45 juta per pelanggan. Darmawan menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

Namun, ia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila.

"Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan.

Sementara itu, kucuran PMN sejak tahun 2020 sudah diserap oleh PLN mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN.

Sedangkan untuk realisasi PMN tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

"Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan Pembangkit Listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa," ujar Darmawan.