Menko Airlangga: Pengembangan EBT Jangan Hanya Andalkan APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ingin agar pengenbangan energi baru terbarukan (EBT) menggunakan pembiayaan kreatif. Selama ini memang pengembangan energi bersih maish terbatas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu green sukuk.

"Penting buat dorong ekonomi hijau bukan hanya dengan APBN berupa green sukuk tapi ada penggabungan dana internasional untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Ini yang didorong pemerintah," kata Airlangga dalam Webinar Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon: Peluang dan Tantangan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

menko Airlangga sangat ingin pengembangan EBT menggunakan pembiayaan dari lembaga internasional. Mulai dari bantuan dana dari negara donor hingga bekerja sama dengan agensi tertentu untuk mendapatkan pembiayaan.

Pada sektor keuangan, Airlangga menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan taksonomi hijau Indonesia untuk mendukung peta jalan keuangan berkelanjutan 2021-2025.

"Ini menunjukkan Indonesia sebagai dengan yang punya standar ekonomi nasional," kata dia.

Di pasar modal, Airlangga menyebut saat ini tengah disusun infrastruktur dan perangkat atau instrumen khsuus untuk invetasi berkelanjutan.

"Ini bisa merebut pasar ekonomi hijau agar bisa berjalan dengan cepat," kata Airlangga Hartarto.

Berbagai skema tersebut disusun pemerintah dala rangka mempersiapkan transisi perdagangan karbon. Khsusnya untuk transisi penggunaan PLTU batubara ke pembangkit berbasis EBT.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sejumlah teknologi baru bermunculan dan bisa membantu menekan emisi karbon dioksida terkait energi global menjadi netto nol sebelum tahun 2050. Menurut analis ini membutuhkan investasi, dan pemerintah di seluruh dunia perlu memutuskan mana teknologi ...

2 dari 3 halaman

Diguyur PMN Rp 10 T, PLN Bakal Bangun Transmisi dan Pembangkit EBT di Pelosok

PT PLN (Persero) membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Sanggau-Sekadau sebagai tower tertinggi di Kalimantan Barat. (Dok. PLN)

PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk mendapatkan suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen dan juga untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI atas PMN ini. Ia mengatakan upaya untuk bisa membuat akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat perlu terus dilakukan.

"PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," ujar Darmawan saat Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu, 15 Juni 2022, yang dipimpin oleh M. Sarmudji, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ia merinci, pengajuan PMN Rp 10 triliun ini akan dialokasikan sebanyak Rp 2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Darmawan menjelaskan saat ini, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi.

Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25-45 juta per pelanggan. Darmawan menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

3 dari 3 halaman

Pembangunan Kelistrikan

FOTO: Tahun Depan, Tarif Listrik Non Subsidi Bakal Naik — Warga melakukan pengisian listrik di rumah susun kawasan Jakarta, Selasa (30/11/2021). Kementerian ESDM bersama Banggar DPR RI berencana menerapkan kembali tariff adjustment (tarif penyesuaian) bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non subsidi tahun 2022. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Namun, ia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila.

"Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan.

Sementara itu, kucuran PMN sejak tahun 2020 sudah diserap oleh PLN mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN.

Sedangkan untuk realisasi PMN tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

"Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan Pembangkit Listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa," ujar Darmawan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com