Ekonomi Global Bergejolak, Pemerintah Tetap Wajib Belanja Subsidi

Di sisi lain, Ia menganggap pemerintah sebetulnya juga diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas dunia (windfall), dimana pendapatan negara mendapat keuntungan yang tidak diduga.

"Itu otomatis bisa meng-cover, timbal balik lah antara yang subsidi dan hasil penerimaan hasil komoditas," ungkap Yuna.

Yang jadi catatan, ia menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan reformasi belanja subsidi. Dia mencontohkan penyaluran dana subsidi untuk produk LPG 3 Kg, yang harus lebih diarahkan tepat sasaran.

"Ke depan juga kita mendorong seperti belanja subsidi solar, subsidi pupuk lebih targeted. Sehingga belanja kita juga lebih efektif, lebih tepat sasaran," pungkas Yuna.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), dua perusahaan BUMN yang mendapatkan alokasi subsidi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi menilai, kedua perusahaan pelat merah tersebut seakan terlena dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah. Sehingga cenderung abai terhadap proses efisiensi bisnis.

"Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget," singgung Jokowi dalam Sidang Kabinet Terbatas, Senin (20/6/2022).

"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini," tegasnya.

Oleh karenanya, Ia meminta kepada seluruh kementerian/lembaga dan perusahaan BUMN, tidak hanya PLN dan Pertamina, agar melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.

Tujuannya, agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal di tengah anggaran yang terbatas.

"Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga," tuturnya.