Waspada Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Pupuk hingga Rp 70 Triliun

Hal ini sebagaimana yang dilakukan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM. Total subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah hingga pertengahan 2022 menjadi Rp 502,4 triliun. Padahal awalnya subsidi energi yang dianggarkan hanya Rp 152,2 triliun saja.

Penambahan anggaran subsidi tersebut menjadi keharusan lantaran bersifat mendesak. Tambahan dana subsidi tersebut juga harus diiringi dengan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Itu mendesak dilakukan. Alokasi subsidi pupuk harus ditambah dan (disalurkan) lebih tepat sasaran," katanya.

Bhima menambahkan, selain alokasi untuk subsidi pupuk, pemerintah juga harus mulai mencari jalan keluar lainnya. Salah satunya meningkatkan produktivitas lahan agar tidak lagi bergantung pada impor bahan pangan untuk kebutuhan nasional.

"Untuk antisipasi kondisi global, jalan keluarnya adalah tingkatkan produktivitas lahan di dalam negeri sehingga ketergantungan impor bisa menurun," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan terjadinya penurunan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2022. Sedangkan, Pemerintah telah mendukung dari sisi fiskal guna membantu kelompok petani.

"Seperti subsidi pupuk, PKH dan bansos diterima petani itu sebetulnya membantu kenaikan NTP. Mungkin tidak dimasukan ke dalam NTP, ini akan kami tanyakan ke Pak Margo Yuwono (Kepala BPS)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (8/6/2022).

Berdasarkan data BPS, tercatat NTP secara nasional periode April 2022 sebesar 108,46. Angka ini turun 0,76 persen, dibanding NTP pada bulan sebelumnya yaitu 109,29 pada Maret 2022.

Oleh karena itu, Menkeu menginginkan berbagai kebijakan fiskal yang diberikan Pemerintah kepada kelompok petani dapat dimasukkan dalam komponen perhitungan BPS saat menetapkan NTP, tujuannya agar nilai NTP meningkat lagi.

"Nanti terserah BPS mungkin punya kemampuan untuk melihat metodologi nya dan dari sisi akurasi penghitungan NTP seperti apa, karena saya tahu bahwa di dalam pos-pos anggaran kita cukup signifikan belanja untuk pertanian,” ujarnya.

Menkeu menyebut, sebenarnya tahun 2022 Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 93 triliun untuk sektor pertanian. Bahkan, hampir 60 persen bantuan PKH diterima juga oleh kelompok tani.

"Harusnya itu bisa membantu nilai tukar mereka karena itu meningkatkan daya beli petani dan nelayan juga," tegas Menkeu.

Dalam kesempatan sama, Kepala BPS, Margo Yuwono mengakui, perhitungan NTP komponen subsidi pemerintah yang diberikan petani tidak dimasukan. Kendati demikian, hal itu akan menjadi catatan BPS dalam menghitung NTP.

“Terkait dengan NTP memang ini belum dimasukkan komponen subsidi dari Pemerintah kepada para petani dan nelayan. Ini akan menjadi catatan kami, kedepan NTP tahun ini sedang perbaikan metodologi,” pungkas Margo.