Pemerintah Akan Sita Aset BLBI di Klub Golf Bogor, Punya Siapa?

Yusril Nilai Kehadiran I Nyoman Wara di Sidang BLBI Tragedi Pengadilan — Pengacara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan kehadiran I Nyoman Wara, ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada sidang ter...

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan kembali melakukan penyitaan aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Klub Golf Bogor Raya Bogor pukul 9.00 WIB, Rabu (22/6/2022).

Penyitaan tersebut dihadiri langsung Ketua Pengarah Satgas BLBI, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Liputan6.com, penyitaan tersebut dilakukan kepada obligor eks PT Bank Asia Pacific (Bank Aspac),

Sebelumnya, dua obligor eks penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Steven Hui alias Setiawan Harjono dan Xu Jing Nan alias Hendrawan Harjono menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 11 Oktober 2021.

Kedua obligor tersebut sebelumnya telah dipanggil Satgas BLBI terkait penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) PT Bank Asia Pacific (Bank Aspac), dan memiliki total utang kepada negara sebesar Rp 3,579 triliun.

Setiawan Harjono sendiri merupakan besan dari mantan Ketua DPR sekaligus terpidana kasus korupsi, Setya Novanto.

Dalam gugatan bernomor perkara 611/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst ini, gugatan dilayangkan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto masih miliki utang kepada negara sebesar RP 2,6 Triliun. Tanah 124 hektar di Jalan Industri Mandala Cikampek, Karawang, milik putra bungsu mendiang Presiden Kedua RI, Soeharto, tersebut, disita BLBI.

2 dari 3 halaman

Isi Gugatan

Infografis Para Pengutang BLBI yang Sudah Dipanggil (Liputan6.com/Triyasni)

Gugatan juga dilayangkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Adapun dalam petitum gugatan yang dilampirkan situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjomo meminta hakim untuk mengabulkan empat tuntutan.

Pertama, menyatakan DJKN Kemenkeu, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, dan Satgas BLBI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap mereka. Kedua, menyatakan mereka bukan penanggung utang obligor PKPS PT Bank Aspac (BBKU).

3 dari 3 halaman

Selanjutnya

Mahasiswa Tolak Penerbitan SP3 Kasus BLBI — Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Mereka mempertanyakan penerbitan SP3 terkait kasus dugaan korupsi BLBI untuk Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketiga, menyatakan kedua obligor tidak bertanggung jawab atas piutang negara berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPN-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono tanggal 23 Mei 2019.

Terakhir, menyatakan kesepakatan awal tertanggal 20 April 2000 batal atau tidak berkekuatan hukum atau setidak-tidaknya tidak berlaku mengikat bagi kedua obligor.

Infografis Berburu 48 Obligor BLBI Bayar Utang Rp 110,4 Triliun (Liputan6.com/Triyasni)

BLBI
Bisnis
BLBI adalah singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BLBI
Satgas BLBI
Organisasi
Satgas BLBI adalah Satuan Tugas untuk menyelesaikan kasus BLBI.
Lihat Selengkapnya
Satgas BLBI
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Aset BLBI