Kuota Segera Habis, Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran Jadi Jalan Keluar

Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjutnya, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM.

Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak, terutama parlemen.

"Kalau tidak mau ada pengaturan, sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah, saya kira kondisinya tidak mudah," ujarnya.

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Pertamina selama ini dengan aplikasi MyPertamina secara paralel adalah upaya maksimal perusahaan agar kuota 23 juta kl tidak terlampaui.

"Tentu itu sulit untuk dilakukan karena kuota normalnya perlu kisaran 28-30 juta KL per tahun. Makanya bolanya ada pada pemerintah," kata dia.

Komaidi menilai rencana membatasi pembeli Pertalite maupun Solar melalui revisi Perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.

"Tentu kalau efektif 100 persen sulit dilakukan (pengaturan pembatasan BBM Subsidi). Namun ini upaya yg bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak saja sifatnya. Memang idealnya subsidinya langsung bukan ke barang. Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada," ungkapnya.

Menurutnya, pengaturan subsidi tepat sasaran bisa saja diperuntukkan untuk roda dua atau kendaraan pelat nomor kuning.

Namun pelaksanaan di lapangan pasti tidak akan mudah. Untuk itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk atasi kekurangan kuota BBM bersubsidi ini.

Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini yakni sebesar 23,05 juta kl hanya bertahan sampai September 2022.

Dia mendorong pemerintah segera duduk bersama pihak terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pertamina, dan BPH Migas, untuk membicarakan penambahan kuota BBM jenis Pertalite.