Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengelola 288 aset properti milik negara. LMAN juga telah mengelola dua aset kilang yaitu Bontang dan Lhokseumawe, serta satu aset kawasan Ciperna. Ada merupakan daftar hingga 17 Juni 2022.
"Dari 288 di luar kilang telah teroptimalisasi 76 (aset). Ini jauh meningkat dari 2020 yang saat itu baru 19 (yang dioptimalisasi)," kata Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi, dikutip dari Antara, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menuturkan pihaknya melalui beberapa tahapan atau proses untuk dapat mengoptimalisasi aset yang dikelola.
Advertisement
Tujuh proses manajemen aset LMAN meliputi requisition atau perolehan aset, conceptialization atau kajian konsep aset, pre-development atau pengamanan aset, development atau konstruksi/renovasi, optimalisasi serta monitoring dan evaluation.
"Ketika kami menerima aset tidak serta merta langsung dioptimalisasi karena kita melakukan requisition, conceptialization dan sebagainya," ujarnya.
Candra mengatakan ketika LMAN mendapat sebuah aset kelolaan terkadang kondisinya sangat tidak layak untuk dapat dioptimalisasi secara langsung.
Kondisi yang tidak layak tersebut seperti bangunan yang sudah tua sehingga perlu direnovasi karena lama tidak ditinggali, menumpuknya tagihan listrik serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekaligus sertifikat yang masih atas pemilik lama.
Â
Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Contoh Aset
Sebagai contoh, aset properti milik negara kelolaan LMAN yang dioptimalisasi adalah gedung yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 20, Jakarta Selatan yang saat ini menjadi Rumah Tutur.
Rumah Tutur adalah wadah dan ruang bagi komunitas serta para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang merupakan hasil kerja sama LMAN dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Aset ini awalnya merupakan penjaminan Bank Dana Asia atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima, kemudian aset ini tidak dikelola oleh pemerintah hingga akhirnya LMAN melakukan hak tebus kepada Bank Indonesia pada 2016.
Setelah itu, LMAN mulai melakukan optimalisasi terhadap aset ini mulai 2021 sehingga menjadi Rumah Tutur.
"Ini dulu namanya hak tebus Bank Indonesia. Dulu LMAN menyelesaikan hak tebus ke Bank Indonesia, menyelesaikan sesuai utangnya zaman dulu," kata Candra.
Advertisement
LMAN Gelontorkan Rp 650 M untuk Bebaskan Lahan Tol Binjai-Langsa
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Binjai-Langsa seksi Binjai Stabat pada hari ini (4/2/2022). Binjai-Langsa merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang membentang dari Aceh hingga Lampung.
Untuk pembangunan ruas tol Binjai-Langsa tersebut, LMAN ikut ambil bagian dengan menggelontorkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 650 miliar (per 31 Januari 2022).
"Secara keseluruhan, LMAN telah mendanai pengadaan lahan pembangunan JTTS sejumlah Rp11,42 triliun hingga 31 Januari 2022," dikutip dari keterangan tertulis LMAN, Jumat (4/2/2022).
Di tahun 2022, LMAN mendapatkan mandat alokasi dana investasi pemerintah sebesar Rp28,84 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan berbagai infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), dan dari alokasi tersebut, Rp24,088 triliun diamanatkan untuk pendanaan pengadaan lahan bagi sektor jalan tol, termasuk JTTS.
Presiden Jokowi sendiri mengharapkan penyelesaian JTTS akan mempercepat konektivitas antarwilayah di Sumatera yang juga diproyeksikan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan masyarakat sekitar.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penandatanganan Letter of Commitment (LoC) penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN)/investasi pemerintah. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama LMAN, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) dan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero), Tbk, dan disaksikan secara khusus oleh Menteri Keuangan dan Menteri PUPR.
Ketiganya adalah Badan Layanan Umum (BLU) dan BUMN penerima PMN/investasi pemerintah sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan Kementerian Keuangan, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk JTTS. PMN/investasi pemerintah tersebut digunakan untuk pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN dan pelaksanaan konstruksi oleh BUMN PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.
“Penandatanganan LoC diharapkan dapat menjadi testimoni sekaligus komitmen untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara seefisien mungkin," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pemanfaatan APBN
Menteri Keuangan juga menekankan pemanfaatan APBN yang menjunjung tinggi tata kelola dan integritas, sehingga APBN dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
LMAN berkomitmen untuk terus menjalankan amanat dalam melaksanakan pendanaan lahan pembangunan infrastruktur PSN guna menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang berperan dalam ekosistem pembangunan infrastruktur atas sinergi dan kolaborasi yang baik untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Â
Advertisement