Dukung Hilirisasi Pertambangan, PLN Telah Bangun 111 Tower Sepanjang 74,92 Kms di Sebuku Kalsel

Selain untuk menyuplai kebutuhan listrik SILO, pembangunan SUTT 150 kV Selaru – Sebuku juga merupakan bagian dari upaya menghadirkan konsumsi listrik yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat. Dengan beroperasinya SUTT 150 kV Selaru – Sebuku nanti, sebanyak 1.981 pelanggan PLN di Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan akan dapat menikmati akses listrik selama 24 jam.

Saat ini listrik di Pulau Sebuku belum mencapai layanan 24 jam disebabkan keterbatasan suplai dari sistem isolated Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungai Bali. Dengan adanya SUTT 150 kV Selaru – Sebuku, diharapkan akan ada efisiensi yang sekaligus mendukung peralihan menuju energi bersih.

Josua pun meyakini jika SUTT 150 kV Selaru – Sebuku beroperasi, pembangunan daerah sekitar juga akan meningkat karena didukung sistem kelistrikan yang lebih andal.

"Kami percaya dengan dukungan masyarakat dan stakeholder terkait, pembangunan SUTT ini dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pelaku industri yang ingin mengembangkan industrinya di Kotabaru," tambahnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024. Untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Target ini sesuai dengan cita-cita pemerintah dalam akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menjelaskan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik.

Namun dari angka tersebut, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.

"Ini sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila kita. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami harus memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Evy, Selasa (21/6/2022).

Namun, melistriki desa ini bukan tanpa tantangan. Evy menjelaskan karena sasaran desa berlistrik ini mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit maka secara kacamata bisnis ini tidak feasible.

Evy menjelaskan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK.

"Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik," tambah Evy.

Evy menjelaskan saat ini rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 90,78 persen. Di mana rata rata wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua rasio desa berlistrik masih di bawah 80 persen. Total investasi untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik PLN perlu Rp 18 trilun.

Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada 2023. Alokasi ini, Evy merinci akan dialokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.