Jokowi: G7 dan G20 Memiliki Tanggung Jawab Besar Atasi Krisis Pangan

Selain itu, Jokowi juga menaruh perhatian besar pada dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk.

"Khusus untuk pupuk, jika kita gagal menanganinya, maka krisis beras yang menyangkut 2 milyar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Presiden kembali menyerukan pentingnya negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan ini, juga mengundang para pemimpin G7 untuk hadir dalam KTT G20 di Bali.

"Saya tunggu para pemimpin G7 untuk hadir dalam KTT G20. Sampai jumpa di Bali, 15-16 November 2022," pungkas Jokowi.

Sebagai informasi, KTT G7 ke-48 digelar di Elmau, Jerman, merupakan pertemuan tahunan negara G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20.

Dalam KTT G7 kali ini, Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia.

"Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya," ucap Jokowi di Jakarta sebelum keberangkatannya ke Munich, Minggu, 26 Juni 2022.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara anggota G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri KTT G7 sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi, dan kesehatan, di Elmau, Jerman pada Senin, 27 Juni 2022.

 Dalam acara tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Terutama peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium," ujar Jokowi, dikutip dari rilis Sekretariat Presiden, Selasa (28/6/2022).

Menurut Jokowi, potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar.

Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif.

Jokowi mengungkapkan, "Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar USD untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru".

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya, risiko perubahan iklim sangat nyata dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau.

Risikonya bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan, Jokowi memperingatkan.