Gaji ke-13 Cair untuk 8,7 Juta PNS hingga Pensiunan, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan gaji ke-13 bagi aparatur negara akan mulai cair pada Juli 2022. Anggaran yang disiapkan totalnya mencapai Rp 35,5 triliun.

Anggaran ini berasal dari alokasi Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi Umum plus bisa ditambah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dana dari Bendahara Umum Negara.

"Dalam hal ini sudah disediakan APBN kita tahun 2022, yaitu untuk seluruh ASN Pusat yang bekerja di Kementerian Lembaga total gaji 13 ini adalah Rp 11,5 triliun untuk seluruh ASN pusat termasuk TNI dan Polri," kata dia dalam konferensi pers, Selasa (28/6/2022).

Sementara untuk, aparatur daerah, sebesar Rp 15 triliun yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Ini juga bisa ditambahkan dana yang bersumber dari APBD 2022.

"Dan ini dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah masing-masing," terangnya.

Sementara, untuk kategori pensiunan, dialokasikan dari Bendahara Umum Negara sebanyak Rp 9 triliun.

Sebelumnya, Kabar baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), pensiunan hingga TNI Polri. Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 PNS pada Juli 2022 ini.

Kepastian waktu pencairan gaji ke-13 PNS ini diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

"Belum ada perubahan kebijakan," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (31/5/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu juga yang mengumumkan langsung jika gaji ke-13 PNS akan mulai disalurkan berbarengan mulainya tahun ajaran baru di sektor pendidikan.

Artinya, pemberian gaji 13 PNS,  akan dimulai pada Juli 2022 mendatang. Tepat saat mulainya tahun ajaran baru.

Adapun aturan mengenai gaji ke-13 ini juga diatur bersamaan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN pusat maupun daerah.

"Untuk gaji ke-13 pengaturan pemberian THR di dalam Peraturan Pemerintah 16/2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ketiga belas," katanya dalam konferensi pers THR dan Gaji ke-13 Bagi Aparatur Negara, belum lama ini.

Mengutip dari PP 16/2022 menyebutkan jika penerima gaji ke-13 antara lain, para ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuankeuangan negara.

Adapun yang dimaksud ASN yakni PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat Negara.

Kemudian menurut Pasal 6, ayat 1 menyebutkan tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13  yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan 50 persen tunjangan kinerja,sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Kemudian bila gaji 13 bagi PNS dan PPPK dari APBD terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Selain itu, tambahan penghasilan paling banyak 50 persen bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut rincian gaji ke 13 PNS, TNI/Polri hingga pensiunan yang segera cair.

Mengutip PP nomor 16 tahun 2022, berikut rincian pemberian besaran gaji ke-13:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp 24.134.OO0

Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp 21.237.OOO

Sekretaris atau sebutan lain Rp 18.340.000

Anggota sebesar Rp 18.340.0002.

2. Pegawai non-pegawai ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon/pejabat

Eselon I/pejabat pimpinan tinggi utama/pejabat pimpinan tinggi madya Rp 19.939.O00

Eselon II pejabat pratama Rp 14.702.000

Eselon III/pejabat adiministrator Rp 8.987.000 

Eselon IV/pejabat pengawas Rp 7.517.000 3.

3. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan jenjang:

a. Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Pertama

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 3. 219.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 3.613.000

Masa di atas 20 tahun Rp 4.079.000

b. Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 3.842.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 3.329.000 

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 4.984.000

c. Diploma Dua/Diploma Tiga/ sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 4.138.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 4.657.000

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 5.397.000,00

d. Strata I /Diploma Empat/sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 4.735.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 5.394.000

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 6.229.000

e. Strata 2 Strata 3 sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 5.064.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 5.770.000

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 6.769.000