Usul Kenaikan Pangkat Bagi PNS Dimulai 1 Juli 2022, Buru Ajukan dan Ini Syaratnya

BKN menginformasikan bahwa masa usul kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2022 akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara atau BKN kembali mengingatkan bahwa usul kenaikan pangkat PNS sudah bisa dimulai tepatnya pada besok hari, Jumat 1 Juli 2022. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan usulan diminta segera melakukannya.

Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan usul kenaikan pangkat PNS ini. Lantas, apa saja persyaratannya?

Sebelumnya, BKN mengingatkan terkait hal ini melalui akun Instagramnya. Pihaknya menginformasikan bahwa masa usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022 ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dan dimulai esok hari.

“Hai #SobatBKN, usul kenaikan pangkat (KP) periode 1 Oktober 2022 sudah dapat diterima BKN mulai tanggal 1 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022,” demikian informasi dikutip dari Instagram @bkngoidofficial, Kamis (30/6/2022).

Karena memerlukan sejumlah berkas pendukung, PNS yang ingin mengajukan kenaikan pangkat pun perlu melengkapi dokumen persyaratan agar nantinya bisa disetujui. BKN menegaskan bahwa periksa kembali berkas tersebut sebelum akhirnya mengajukan usulan.

“Buat kalian yang akan mengajukan KP, pastikan kelengkapan persyaratan kalian lengkap sebelum mengajukan. Selengkapnya silakan berkoordinasi dengan unit kepegawaian di instansi masing2. Makin cepat syarat KP dilengkapi, semakin cepat pula diusulkan,” demikian informasinya.

Sementara itu, kelengkapan berkas yang perlu dilampirkan pun berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, berikut ini rincian berkas hingga persyaratan usul kenaikan pangkat bagi PNS yang harus dipenuhi.

Persyaratan

1. Kenaikan Pangkat Reguler

a. Sudah 4 tahun pada pangkat terakhir

b. Fotokopi SK terakhir (Legalisir)

c. SKP, Capaikan SKP (Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)

2. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu

a. Fotokopi SK terakhir (Legalisir)

b. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Tertentu (Legalisir)

c. SKP, Capaian SKP (Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)

d. Penilaian Angka Kredit (PAK)

3. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

a. Sudah 4 tahun pada pangkat terakhir

b. Fotokopi SK terakhir (Legalisir)

c. Fotokopi SK Jabatan (Legalisir)

d. Fotokopi SK Pelantikan (Legalisir)

e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

f. SKP, Capaikan SKP (Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)

Sebagai informasi, seluruh pelayanan mutasi kepegawaian tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, jika dikenakan biaya, harap segera adukan melalui lapor.go.id.

2 dari 4 halaman

Berkas Kenaikan Pangkat

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Berikut ini berkas yang harus dilengkapi sebagai syarat usul kenaikan pangkat PNS.

1. Pilihan memperoleh STTB/Ijazah untuk PNS menduduki Jabatan Struktural

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SKP dan PPK 1 tahun terakhir

f. Salinan sah dari STTB/Ijazah/Diploma

g. Salinan sah STL ujian KP penyesuaian ijazah

h. Surat Keterangan Tugas/Ijin belajar

i. Surat keterangan PPK tentang uraian tugas yang dibebankan

2. Pilihan memperoleh STTB/Ijazah untuk PNS menduduki Jabatan Fungsional Tertentu

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SKP dan PPK 1 tahun terakhir

f. Salinan sah dari STTB/Ijazah/Diploma

g. Asli PAK

h. Surat Keterangan Tugas/Ijin belajar

3. Pilihan Jabatan Struktural

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 2 tahun terakhir

g. Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan (untuk pelantikan jabatan setelah PP No. 11/2017 berlaku)

h. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMTT) (untuk pelantikan jabatan sebelum PP No. 11/2017 berlaku)

i. Surat Pernyataan Pelantikan (untuk pelantikan jabatan sebelum PP No. 11/2017 berlaku)

j. Rekomendasi KASN tentang hasil seleksi terbuka JPT (untuk kenaikan pangkat setelah promosi JPT)

4. Pilihan jabatan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 2 tahun terakhir

g. Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan (untuk pelantikan jabatan setelah PP No. 11/2017 berlaku)

h. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMTT) (untuk pelantikan jabatan sebelum PP No. 11/2017 berlaku)

i. Surat Pernyataan Pelantikan (untuk pelantikan jabatan sebelum PP No. 11/2017 berlaku)

3 dari 4 halaman

Jabatan Lainnya

Hari Pertama Kerja, 1.125 PNS Pemprov Papua Bolos — Jumlah tersebut sama berati 15 persen dari keseluruhan PNS Pemprov Papua tidak memiliki disiplin.

5. Reguler

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SKP dan PPK 2 tahun terakhir

f. Salinan sah tanda lulus ujian dinas tingkat I/II

g. Salinan sah dari STTB/Ijazah/Diploma (bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan)

h. Salinan sah perintah untuk tugas belajar (bagi yang sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu)

i. Salinan SK CPNS dan SK PNS untuk KP pertama

j. Salinan sah keputusan penugasan di luar instansi induk (bagi yang sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu)

6. Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 2 tahun terakhir

g. Asli PAK

h. Asli Klarifikasi PAK (untuk jabatan dokter, perawat, dokter gigi, apoteker, guru, pengawas sekolah, dan penilik)

i. Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan (untuk pelantikan jabatan setelah PP No. 11/2017 berlaku)

j. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (untuk pelantikan jabatan sebelum PP No. 11/2017 berlaku)

k. Surat Pernyataan Pelantikan (untuk pelantikan jabatan sebelum PP No. 11/2017 berlaku)

7. Pilihan PNS selesai dan lulus tugas belajar

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 1 tahun terakhir

g. Salinan sah dari STTB/Ijazah/Diploma

h. Salinan sah perintah untuk tugas belajar

8. Luar Biasa

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 1 tahun terakhir

g. Surat keputusan penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya ditandatangani asli oleh PPK

4 dari 4 halaman

Syarat Jabatan Lain

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) antre menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat di halaman kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun, Jatim, Senin (21/4). (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

9. Pilihan Penemuan Baru

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 1 tahun terakhir

g. Salinan sah Kepres tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara Badan/Lembaga

10. PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 2 tahun terakhir

g. Salinan sah perintah untuk tugas belajar

11. Pilihan dikerjakan di luar instansi induk dan diangkat Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu

a. Nota Usul

b. Surat Pengantar

c. Surat Penunjukan PLT

d. Salinan sah SK pangkat terakhir

e. Salinan sah SK jabatan terakhir

f. Salinan sah SKP dan PPK 2 tahun terakhir

g. Salinan sah keputusan penusasan di luar instans induk

h. Asli PAK (untuk PNS menduduki jabatan fungsional tertentu)

Sebagai catatan, berkas yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang seharusnya, wajib melampirkan surat penunjukan PLT.

Reporter: Aprilia Wahyu Melati

Bagi PNS yang ingin mengurus pensiun dan kenaikan pangkat sistem online sudah dapat digunakan.

BKN
Organisasi
BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.
Lihat Selengkapnya
BKN
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Kenaikan Pangkat
kenaikan pangkat pns
Pegawai Negeri Sipil
usul kenaikan pangkat
syarat kenaikan pangkat bagi PNS
usul kenaikan pangkat PNS

Liputan6.com
Author
Nurmayanti
Editor

Usul Kenaikan Pangkat Bagi PNS Dimulai 1 Juli 2022, Buru Ajukan dan Ini Syaratnya

Berkas Kenaikan Pangkat

Jabatan Lainnya

Syarat Jabatan Lain

BKN

PNS

Kenaikan Pangkat

kenaikan pangkat pns

Pegawai Negeri Sipil

usul kenaikan pangkat

syarat kenaikan pangkat bagi PNS

usul kenaikan pangkat PNS

Bina Karya Buka Lowongan Kerja Besar-Besaran, Dicari Lulusan SMP hingga S1!

Menaker Tawarkan 34 Ribu Loker di Acara Ini, Yuk Serbu!

Ada Bursa Lowongan Kerja dari Kemnaker, Catat Tanggalnya!

Daftar Lengkap Insentif yang Disebar Demi Redam Dampak PPN 12%

Bertemu Menteri Maman, Erick Thohir Sepakat Hapus Utang Kredit Macet UMKM

KPK Geledah Kantor BI, Ini Penjelasan Bank Indonesia

Usai Alfamart Tutup 400 Gerai, Pemerintah Turun Tangan Godok Insentif Usaha Ritel

Digitalisasi Pelabuhan Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Bisnis

Buruh Minta Pemerintah Pastikan Barang Kebutuhan Rakyat Tak Kena PPN 12 Persen

8 Bandara Ini Bakal Tersibuk Selama Nataru 2024/2025

Soal PPN 12%, Buruh Minta Kejelasan Definisi Barang Mewah

Melihat Kontribusi Industri Tembakau ke Ekonomi Nasional

Erick Thohir Sebut Produk BUMN Berpotensi Kena Dampak PPN 12 Persen

Hari Ibu 2024 Tanggal Berapa? Berikut Sejarah dan Cara Merayakannya

7 Rekomendasi Film yang Membuatmu Ingin Segera Pergi Berlibur

Turis di Taiwan Disenggol Kereta Saat Selfie di Dekat Rel, Agen Perjalanannya Didenda Rp102 Juta

PPN 12 Persen Berlaku 2025, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Modal?

81,4 Juta Pelanggan PLN Bisa Dapat Diskon Listrik 50%, Siapa Saja?

Pakai Kosmetik Mengandung Merkuri Selama Hamil Picu Risiko Anak Lahir dengan Disabilitas

Format NBA All-Star 2025 Diubah, Pakai Mini Turnamen Libatkan 4 Tim

Kemenaker Harap Setiap Perusahaan Patuhi Aturan Kuota 1 Persen untuk Penyandang Disabilitas

16 Arti Mimpi Naik Kapal, Pertanda Baik atau Buruk?

Papeda Khas Papua, Potensi Gizi Seimbang di Balik Sajian Tradisional Nusantara

Tiliaya, Kue Tradisional Gorontalo yang Sarat Nilai Filosofis dan Ritual Adat

Kontroversi Rencana Pembangunan Kedubes China di Inggris

Kimberly Ryder Ungkap Pesan Melaney Ricardo Jika Ingin Mencari Pasangan Lagi

Mimpi Dibunuh Orang: Makna Tersembunyi dan Interpretasi Psikologis