KPPU Diminta Gunakan Hak Inisiatif Usut Kasus Usaha Air Minum Isi Ulang

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta untuk lebih aktif dalam wacana pelabelan BPA pada kemasan galon guna ulang.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan pakar hukum persaingan usaha, Ningrum Natasya Sirait mengatakan KPPU bisa menggunakan hak inisiatif terkait wacana pelabelan BPA pada kemasan galon guna ulang.

Prof Ningrum membantah pernyataan bahwa wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam konteks ini baru bisa dijalankan ketika nantinya ada efek dari pemberlakuan peraturan itu dan apabila ada keluhan bahwa ada indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Ningrum, KPPU itu memiliki hak inisiatif tanpa ada laporan sekalipun untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan atau pelaku usaha yang dicurigai ada persaingan usaha tidak sehat di dalamnya.

“Kalau ada issue menyangkut persaingan, ya bahkan KPPU punya hak inisiatif tanpa ada laporan pun,” ujarnya, Jumat (1/7/2022).

Menurutnya, hal itu jelas termuat dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 40 yang menyebutkan “Komisi dapat melakukan pemeriksaan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan”.

Menanggapi pernyataan Mursal Maulana, pengajar FH Unpad, Ningrum mengatakan, memang dua wilayah yang berbeda.

"Tapi kalau berdampak terhadap competitiveness, ya wajarlah KPPU memberi perhatian. Kenapa harus menunggu komplain?” Apa gunanya competition check list kalau melihat bakal menjadi beban?” cetusnya.