Klaim Perawatan hingga Insentif Nakes Serap Dana PEN Rp 28 Triliun

Dedikasi Tenaga Medis Perangi Corona di Italia — Seorang perawat mengenakan peralatan kerjanya untuk memulai shift di rumah sakit Cremona, tenggara Milan, Lombardy, 12 Maret 2020. Sampai 3 Juli 2022, realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan sebesar Rp 28 triliun.corona. (Paolo MIRANDA/AFP)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut sampai 3 Juli 2022, realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan sebesar Rp 28 triliun.

Penyerapan dana PEN tersebut telah mencapai 24 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2022 sebesar Rp 122,54 triliun.

VIDEO: Gaji Belum Dibayar, Nakes di Wakatobi Mogok Kerja
Universal Precaution adalah Strategi Perlindungan untuk Tenaga Kesehatan, Berikut Prinsip dan Penerapannya
Fenomena Anak Muda Tinggalkan Praktik Medis, Krisis Tenaga Kesehatan di Daerah

"Realisasi penangan kesehatan sebesar Rp 28 triliun atau 24 persen," kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7).

Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim perawatan pasien Covid-19. Kemudian untuk membayarkan insentif tenaga kesehatan dan pajak kesehatan. Termasuk sebagai dana desa dalam penanganan Covid-19.

"Itu semua sudah dilakukan," kata dia.

Selain itu sektor perlindungan sosial juga telah menyerap anggaran Rp 58,9 triliun atau sekitar 38 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 154,76 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT dana desa, BLT minyak goreng hingga bantuan untuk PKL dan nelayan. Tak ketinggalan untuk program Kartu Prakerja.

"Untuk Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun untuk 1,57 juta peserta," kata dia.

Sementara itu untuk sektor penguatan pemulihan ekonomi yang sudah direalisasikan sebesar 17 persen dari anggaran Rp 178,32 triliun. Dana tersebut digunakan untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri dan dukungan UMKM.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Catat Realisasi Dana PEN Baru Rp 124,5 Triliun per Juni 2022

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama semester I-2022 sebesar Rp 124,5 triliun. Realisasi tersebut baru sekitar 27 persen dari pagu anggaran dalam APBN sebesar Rp 455,6 triliun.

"Alokasi program PC-PEN tahun 2022 sebesar Rp 455,6 triliun dengan realisasi Rp 124,5 triliun pada semester-I 2022," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Dia merincikan penyerapan di klaster kesehatan sampai pertengahan tahun hanya Rp 29,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran klaim rumah sakit pasien Covid-19, membayar insentif tenaga kesehatan dan penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Pada klaster perlindungan sosial telah terserap anggaran Rp 60,2 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya. Program pemerintah yang dimaksud kata dia berhubungan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga.

"Bantuan pemerintah lainnya dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi serta kenaikan harga," kata dia.

Sementara itu dari klaster penguatan pemulihan ekonomi baru terserap anggaran Rp 34,9 triliun. Dana ini dipakai untuk mendukung UMKM, insentif perpajakan, program padat karya, dukungan untuk sektor pariwisata dan ketahanan pangan.

Sri Mulyani memperkirakan penggunaan dana PEN tahun ini tidak akan terserap maksimal. Mengingat kasus Covid-19 yang makin terkendali. Sehingga dia akan memantau dan menyesuaikan anggaran PEN sampai akhir tahun.

"Kami akan pantau program PC PEN dan melihat estimasinya berapa banyak yang akan direalisasikan sampai akhir tahun," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Dihadapan DPR, Sri Mulyani Beberkan Risiko Ancam Pertumbuhan Ekonomi

FOTO: Pemerintah Kucurkan Rp 455,62 Triliun untuk PC-PEN 2022 — Pekerja menyelesaikan proyek bangunan bertingkat di Jakarta, Kamis (24/2/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengucurkan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 455,62 triliun di 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut terdapat risiko baru yang dianggap bisa membebani pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Salah satunya yang berhubungan dengan geopolitik masih berlangsungnya perang di Ukraina.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia, dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2022, Jumat (1/7/2022).

Di hadapan DPR, Menkeu mengatakan pemulihan ekonomi yang berjalan sekarang ini dengan pelaksanaan dan penanganan covid-19 yang baik, semakin memberikan optimisme terhadap kepercayaan diri dari masyarakat untuk beraktivitas kembali.

“Namun kita melihat adanya downside risk atau risiko baru yang bisa membebani dan membayangi Outlook dari ekonomi nasional maupun dunia terutama, yang berhubungan dengan geopolitik, yaitu berlangsungnya perang (di Ukraina) yang menimbulkan spillover terhadap kenaikan harga-harga komoditas pangan dan juga energi, termasuk pupuk,” kata Menkeu.