Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, situasi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina cenderung masih lebih aman ketimbang pandemi Covid-19 yang sudah dilalui.
Hariyadi pun optimistis, laju inflasi Indonesia masih sangat dapat terkendali. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif dengan peran pengusaha dan pemerintah.
Baca Juga
"Namun demikian, kalau kita melihat perkembangan inflasi dari waktu ke waktu, relatif inflasi Indonesia masih terkendali. Ini juga tidak lepas dari program-program subsidi yang dilakukan pemerintah," ujarnya dalam sesi wawancara bersama Antara, Senin (4/7/2022).
Advertisement
Untuk angka inflasi, Kementerian Keuangan sendiri memperkirakan itu bisa mencapai 4,5 persen pada 2022 ini.
Namun, Hariyadi mengatakan, dibanding 2021 lalu, pemerintah cenderung lebih dapat mengatasi dampaknya. Sehingga imbas terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disubstitusi.
Sama halnya dengan dampak daripada kondisi geopolitik, yang menurutnya masih dapat diatasi pemerintah. Pasalnya, kegiatan di tengah masyarakat bisa lebih hidup meski terjadi kenaikan harga.
Adapun salah satu langkah yang bisa diambil Indonesia dalam menghadapi kondisi geopolitik, Hariyadi menyatakan, yakni menyiapkan substitusi harga yang mengalami kenaikan maupun kelangkaan akibat Rusia dan Ukraina.
Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Menko Airlangga: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir!
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pandemi Covid-19 belum berakhir. Banyak negara termasuk Indonesia tengah mengalami peningkatan kasus baru, terutama dari penyebaran virus varian baru Omicron.
"Pandemi belum berakhir, beberapa negara kita lihat dalam 7 hari terakhir ini kasusnya meningkat," kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7/2022).
Kasus di Amerika Serikat tercatat 106.304, Australia 32.116 kasus dan India 16.065 kasus. Begitu juga dengan negara-negara di Asia Tenggara, Singapura ada 8.266 kasus, Malaysia 2.0384 kasus, Thailand ada 2.278 dan Indonesia 1.939 kasus.
Secara khusus Airlangga menyebut kasus harian per 3 juli di Indonesia ada 1.614 kasus. Namun jumlah kasus tersebut masih dibawah ambang batas yang ditetapkan WHO.
"Kita lihat kasus tersebut tentunya masih dibawah positivity rate, di bawah 5 persen," kata Menko Airlangga.
Dia menjabarkan positivity rate di Luar Jawa Bali masih berada di kisaran 1. Antara lain di Sumatera 1,08, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masing-masing 1,11. Kemudian Maluku dan Papua 0,99.
Sementara itu secara kasus nasional, disumbang mayoritas dari Jawa dan Bali dengan persentase mencapai 95 persen atau 1.579 kasus. Sedangkan kasus di luar Jawa-Bali hanya 35 kasus atau 4,07 persen.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Minggu Kedua atau Ketiga Juli Ini
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut puncak kasus Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 diprediksi terjadi pada minggu kedua atau ketiga Juli ini. Adapun kasus Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 1.614 pasa 3 Juli 2022.
"Kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, di minggu kedua atau minggu ketiga," kata Jokowi dalam rapat terbatas Evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/7/2022).
Dia pun meminta jajarannya untuk meningkatkan capaian vaksinasi booster Covid-19, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat interaksi tinggi. Pasalnya, kata Jokowi, capaian vaksinasi booster di Indonesia saat ini baru 24,5 persen.
"Saya kira ini terus kita dorong, saya minta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Kemenkes, dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan terutama di kota-kota yang memiliki interaksi antarmasyarakatnya tinggi," jelasnya.
Selain itu, dia juga meminta agar terus digencarkan penerapan protokol kesehatan. Jokowi tak mau pengendalian Covid-19 merusak perekonomian nasional.
"Juga perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian covid ini bisa mengganggu ekonomi kita," ujar Jokowi.