Pertumbuhan Ekonomi Meleset, DPR Soroti Penggunaan Dana PEN

FOTO: Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi COVID-19 — Warga menunjukkan uang bantuan sosial (bansos) di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2021). Dana bansos ini menjadi bagian dari Dana PEN.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah fraksi DPR RI sepakat kinerja pemerintah sepanjang tahun 2021 belum maksimal untuk mendorong perekonomian nasional mencapai target asumsi makro dalam APBN. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa tumbuh 5 persen di 2021, nyatanya hanya tercapai 3,69 persen saja.

Melesetnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditengarai akibat penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang belum maksimal. Tercermin dari penyerapannya yang hanya 87,96 persen atau Rp 655,14 triliun dari target sebesar Rp 744,7 triliun.

"Realisasi penanganan Covid dan penyerapan dana PEN anya mencapai 87,96 persen dari alokasikan. Padahal pembekakan belanja di tahun 2021 diklaim pemerintah sebagai menangani pandemi dan pemulihan ekonomi," kata juru bicara Fraksi Gerindra Susi Marleny Bachsin dalam Sidang Paripurna Ke-27, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Selain itu, efektivitas penggunaan dana PEN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya 1,36 persen. Hal senada juga diungkapkan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem). Dia menilai penyerapan dana PEN masih belum optimal mendorong perekonomian Indonesia tahun lalu. Khususnya pada penyerapan untuk bantuan UMKM dan korporasi.

"Jika ditilik lebih lanjut, kontribusi terbesar melesetnya penyerapan dana pen dari realisasi dukungan UMKM dan korporasi," kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Moh. Haerul Amri.

Pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk anak sekolah ini adalah dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat miskin selama PPKM Darurat. BLTM anak sekolah merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH). Nilai t...

2 dari 3 halaman

Fraksi PKB

FOTO: Bank Indonesia Yakin Rupiah Terus Menguat — Tumpukan mata uang Rupiah, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Bank Indonesia mencatat nilai tukar Rupiah tetap terkendali sesuai dengan fundamental. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyoroti hal serupa. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 meleset jauh dari target APBN yang sebesar 5,0 persen. Hasil tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang terjadi belum sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyoroti pertumbuhan tersebut belum diiringi dengan pemulihan kesejahteraan masyarakat," kata Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Kadafi.

Dia menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tercermin dari masih rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 2,02 persen. Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya 1,8 persen.

3 dari 3 halaman

Paling Rendah

Jakarta PPKM Level 1, Pekerja Sektor non Esensial WFO 75 Persen — Sejumlah pekerja berjalan melintas pelican cross di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (2/11/2021). Sektor non-esensial kini boleh mempekerjakan hingga 75 persen karyawannya dari kantor. Sebelumnya, angka ini dibatasi hingga 50 persen. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sektor ini kata dia menjadi yang paling rendah dari sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Padahal sektor ini sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Mengingat jumlah rumah tangga miskin ekstrem berpenghasilan dari sektor pertanian. Sehingga pihaknya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada masyarakat di sektor tersebut.

"PKB meminta pemrintah agar memprioritaskan sektor pertanian karna ini sektor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan ekstrim," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com