DPR Soroti Peningkatan Rasio Utang Pemerintah

Hal yang serupa disampaikan oleh Juru Bicara PKS Hermanto. Ia memandang peningkatan rasio utang pemerintah menjadi sinyal buruk bagi kinerja pemerintah.

"Fraksi PKS Memandang bahwa kenaikan rasio utang tahun 2021 menjadi sebesar 40,74 persen dari PDB menjadi sinyal buruk terhadap kinerja pemerintah," tegasnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Juru Bicara PAN Athari Ghauthi Ardi membeberkan hitungannya terkait rasio utang pemerintah. Ia mencatat pemerintah perlu waspada terhadap peningkatan rasio utang yang terjadi.

Meski, pada 2021 lalu masih berada di bawah ambang batas 60 persen dari PDB. Ia pun menuturkan peningkatan rasio utang terhadap PDB dari tahun ke tahun.

"Pada 2016 rasio utang pmerinah terhadap PDB serbesar 24,3 persen terus meningkat dair waktu ke waktu hingga 2021 rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 41 persen atau terus meningkat dari posisi akhir di 2020 sebesar 32,1 persen terhadap PDB," terang dia.

Kendati begitu, ia menyebut Fraksi PAN memahami utang yang dilakukan oleh pemerintath adalah kebijakan rasional. Misalnya untuk mengakselerasi atau menyelesaikan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan.

"Namun demikian fraksi PAN tetap mengingatkan pmerintah agar utang dikelola dengan hati-hati kredibel, terukur, proporsional agar terhindar dari jebakan utang sehingga utang benar-benar bermanfaat bagi indonesia," tutupnya.

Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19 seperti yang terjadi pada 2 negara yakni Sri Lanka dan Pakistan.

Alasannya, sejak sebelum pandemi terjadi, pemerintah sangat disiplin dalam mengelola standar kebijakan fiskal.

Sehingga Indonesia menjadi negara yang berdaya tahan (resilien) dalam menghadapi krisis pandemi dan gejolak global.

"Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter ini sejak lama prudent dan konservatif. Kebijakan fiskal kita disiplin, defisit kita dibawah 3 persen dari PDB dan utang kita dibawah 30 persen dari PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Febrio menjelaskan sejak tahun 2019 keuangan Sri Lanka dan Pakistan sudah tidak sehat. Hal ini tercermin dari utang pemerintah Sri Lanka yang mencapai 87 persen dari PDB sebelum pandemi. Defisit fiskalnya pada tahun 2019 mencapi 9,6 persen dari PDB.

Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di Pakistan. Sampai tahun 2019, utang Pemerintah Pakistan mencapai 86 persen dari PDB dan defisit fiskal 9,1 persen dari PDB.

Dari data tersebut, kondisi Indonesia dengan Sri Lanka dan Pakistan jauh berbeda. Menurut Febrio disiplin fiskal menjadi modal utama dalam menghadapi ketidakpastian global.

"Disiplin fiskal Indonesia modal untuk menghadapi ketidakpastian di tahun 2020 dan 2021 dan modal ekonomi kita ke depan," kata dia.

Di sisi lain, tingkat inflasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir masih di bawah 5 persen. Neraca berjalan juga mengalami surplus. Belum lagi Indonesia tengah menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas. Mulai dari ekspor nikel, batubara, CPO dan yang lainnya.

"Jadi memang enggak fair kalau dibandingkan dengan Sri Lanka dan Pakistan," kata dia mengakhiri.