Kementerian BUMN Dapat Predikat WTP, Erick Thohir: Berkat Transformasi

Menurut Erick, pemeriksaan dan audit BPK sangat diperlukan agar dapat melakukan evaluasi dan introspeksi. Keduanya dilakukan pada hal-hal yang kurang sesuai atau berpotensi merugikan negara.

Semakin cepat diketahui, kata dia, maka bisa lebih baik mempersiapkan mekanisme pencegahan. Disamping itu bisa jadi modal mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyimpangan.

Erick menegaskan, ini menjadi bukti nyata dari komitmen segenap pegawai Kementerian BUMN. Khususnya dalam menjalankan amanah secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.

“Tentu kami juga menyadari, perbaikan korporasi tentu harus diiringi juga perbaikan dengan keseimbangan pasar dengan intervensi market yang diharapkan oleh pemerintah juga. Karena memang tupoksi kami ada dua, selain memang menyehatkan korporasinya juga bagaimana memastikan pelayanan masyarakat atau keseimbangan pasar ini bisa tetap terjaga,” kata Erick.

Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap BPK yang selama ini telah menjadi mitra Kementerian BUMN dalam mengawal BUMN.

Sejumlah catatan BPK akan segera ditindaklanjuti dan menjadi masukan yang berharga untuk mewujudkan Good Governance yang konsisten, baik di Kementerian BUMN maupun BUMN. Erick menegaskan, dirinya tidak akan mentolerir segala bentuk indikasi kecurangan apapun yang berpotensi merugikan negara.

Bahkan, beberapa kasus korupsi di tubuh BUMN telah berhasil diungkap karena Kementerian BUMN tidak segan-segan bersikap transparan dan tidak memberi ruang bagi pelaku kecurangan. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya adalah BPK.

“Alhamdulillah tentu banyak sekali hal yang sudah kita kerjasamakan dengan BPK. Kemarin dari hasil audit mereka (BPK) sangat responsif dan bahwa memang BUMN-BUMN sehat itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan ini juga memastikan agar ekonomi kerakyatan di BUMN bisa berjalan seimbang,” ujar Erick.

“Untuk itu, keseimbangan dan kerja sama dengan BPK tentu dipentingkan supaya memastikan program-program ini mengena ke rakyat dan bisa sampai ke titik yang kita harapkan. Saya berharap ke depannya juga ada perbaikan sistem dari subsidi langsung ke rakyat,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam Laporan Keuangan dijelaskan mengenai realisasi pendapatan dan belanja negara untuk periode 2021 yang selengkapnya dapat diakses pada tautan https://bumn.go.id/about/report.

Sebagaimana diketahui, pemberian opini WTP merupakan bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Pemeriksaan Laporan Keuangan ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan