4 Program Dewan Sumber Daya Air Nasional

Dewan Sumber Daya Air Nasional menyepakati empat pokok program yang menjadi pembahasan penting dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur air di Tanah Air.

Program tersebut antara lain, di bidang pangan, kehutanan, Millenium Development Goals (MDG's) serta energi. 

 

Demikian pernyataan dari Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto seusai menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kamis (31/1/2013). 

 

"Masalah yang dihadapi dunia saat ini adalah makanan, energi dan air. Kalau hujan kebanyakan, kalau musim kemarau air sedikit," ungkapnya. 

 

Dia menyebut, penyediaan infrastruktur air bertujuan untuk mencapai empat program. Pertama, sumber daya air mendukung ketahanan pangan nasional, di mana pemerintah menargetkan surplus beras sebanyak 10 juta ton pada tahun 2014-2015. 

 

"Proyeksi itu bisa melalui percetakan sawah baru, dan lainnya yang nantinya dapat disarankan dan akan menjadi kebijakan kita," lanjutnya. 

 

Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Alisjahbana, menambahkan, rekomendasi tersebut semakin diperkuat dengan upaya perbaikan jaringan irigasi. 

 

"Sebanyak 52% jaringan irigasi yang rusak bakal diperbaiki oleh pemerintah pusat, daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian," sambung dia.   

 

Kedua, terkait kehutanan. Djoko mengatakan, pemerintah berencana kembali melakukan program reboisasi di hutan yang gundul seluas 2,5 juta hektar per tahun.

Ketiga, pencapaian MDG's yang diakui Armida masih terjadi gap sekitar 13%.

 

"Akses air bersih saat ini masih 55%, sedangkan target MDG's harus ter-cover 68% wilayah Indonesia di 2015. Nah kita wajib mengejar gap itu," pungkasnya.

 

Djoko menerangkan, caranya melalui penambahan dana, kerjasama pemerintah pusat dan daerah, peningkatan volume air baku serta memperbaiki sanitasi agar tidak merusak air baku. 

 

Program terakhir, yaitu membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di mana potensi Indonesia untuk menggarap PLTA sangat besar, mulai dari yang besar sampai ke mikro.

 

"Usulan ini semua nantinya dikumpulkan, lalu dikoordinasikan oleh Bappenas/PPN untuk selanjutnya dikirim kepada Presiden agar bisa menjadi kebijakan pemerintah. Dari kebijakan tersebut, menteri-menteri sektor akan menterjemahkannya ke dalam action plan," terang Djoko. (Fik/Nur)