Berkat Transformasi, Erick Thohir Klaim Keuangan BUMN Makin Sehat

Erick menambahkan, Kementerian BUMN juga fokus pada langkah-langkah menurunkan utang pada neraca. Dengan melalui penguatan posisi ekuitas pada BUMN strategis yang terdampak Covid-19.

Ia menyebut Total Penanaman Modal dan Dukungan Pemerintah kepada BUMN tahun 2021 mencapai Rp68,9 triliun. Dimana lebih dari 80 persen dari total tersebut dialokasikan kepada BUMN strategis dalam menjalankan penugasan termasuk penugasan Proyek Strategis Nasional.

“Kami juga fokus pada peningkatan EBITDA untuk memperkuat kapasitas bayar utang, dengan meningkatkan penjualan dan meningkatkan efisiensi dan margin operasional," katanya.

Ia menerangkan pendapatan usaha unaudited tumbuh pada kisaran 19 persen pada tahun 2021. Sedangkan margin laba bersih meningkat dari 0,7 persen pada tahun 2020 menjadi 5,6 persen pada tahun 2021.

“Perbaikan kinerja BUMN tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan negara. BUMN sehat, kontribusi meningkat," pungkasnya.

Kementerian BUMN mendapat predikat wajat tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ini buah dari transformasi yang dilakukan.

Laporan Keuangan Kementerian BUMN kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya berturut-turut. Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Tahun 2021 diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VII BPK RI Hendra Susanto kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (7/7/2022).

Pencapaian ini sekaligus menandai diperolehnya predikat opini WTP secara konsisten sejak tahun 2007.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, segala transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan BUMN selama 3 tahun terakhir merupakan hasil kerja sama yang erat dengan BPK. Meski kembali mempertahankan predikat opini WTP, Erick tidak berpuas diri.

"Kami berharap dukungan penuh kepada BPK untuk terus membantu kami dalam melanjutkan transformasi ini,” ujar Erick mengutip keterangan resmi, ditulis Jumat (8/7/2022).

Di samping pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021, Tim BPK juga melakukan Pemeriksaan/Audit Dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) Investasi Pemerintah (BA 999.03) serta BA Pengelolaan Subsidi Pemerintah (BA 999.07). Langkah ini sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang juga mendapatkan opini WTP.

Sebagai informasi, BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi Pemerintah pada Perusahaan Negara (termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN). Sedangkan BA 999.07 merupakan laporan keuangan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor UMKM.

Itu melalui program pemberian subsidi bunga/margin bagi debitur PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian sejak tahun anggaran 2020.

Menurut Erick, pemeriksaan dan audit BPK sangat diperlukan agar dapat melakukan evaluasi dan introspeksi. Keduanya dilakukan pada hal-hal yang kurang sesuai atau berpotensi merugikan negara.

Semakin cepat diketahui, kata dia, maka bisa lebih baik mempersiapkan mekanisme pencegahan. Disamping itu bisa jadi modal mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyimpangan.

Erick menegaskan, ini menjadi bukti nyata dari komitmen segenap pegawai Kementerian BUMN. Khususnya dalam menjalankan amanah secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.

“Tentu kami juga menyadari, perbaikan korporasi tentu harus diiringi juga perbaikan dengan keseimbangan pasar dengan intervensi market yang diharapkan oleh pemerintah juga. Karena memang tupoksi kami ada dua, selain memang menyehatkan korporasinya juga bagaimana memastikan pelayanan masyarakat atau keseimbangan pasar ini bisa tetap terjaga,” kata Erick.