Sri Mulyani Pamer Sederet Inovasi Digitalisasi Keuangan Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: SMF)

Liputan6.com, Jakarta Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Banyak program yang telah mengadopsi digitalisasi untuk menyesuaikan zaman.

Semisal yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan. Transfer dana operasional puskesmas tengah akan langsung dikirim dari pemerintah pusat tanpa perlu parkir di beberapa tempat.

"Menteri Kesehatan sekarang mencoba untuk melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi Puskesmas kesehatan, itu diharapkan bisa by Puskesmas, by address, by account number," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7).

Model yang sama juga akan dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga akan lakukan dengan skema yang sama.

"Kami dengan Pak Nadiem, itu sudah melakukan biaya operasi sekolah Bos, itu sudah by school name by school address and number," kata dia.

Pemerintah telah membuat aplikasi khusus. Didalamnya terdapat juga ekosistem jual beli yang bisa memudahkan sekolah untuk belanja.

"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .

2 dari 3 halaman

Sederhanakan Regulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. DJP)

Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta para menterinya untuk menyederhanakan regulasi agar para kepala sekolah bisa lebih mudah dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Penggunaan aplikasi digital ini akan membuat semuanya lebih mudah.

"Dengan digital baik transfernya maupun belanjanya sekolah mereka tidak lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," kata dia.

Kementerian Keuangan juga melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan fungsi keuangan negara. Satu diantaranya pembayar pajak itu yang dilakukan melalui e-filing dan e-payment. "Sehingga Anda tidak perlu pergi ke kantor pajak," ungkapnya.

Tak hanya itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga dilakukan 100 persen dengan digitalisasi. Program pengampunan pajak kedua ini dilakukan tanpa perlu mendatangi kantor pajak.

"Tidak ada satu pun pengusaha atau perorangan datang ke kantor pajak, itu semuanya pakai online," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Gemasnya Sri Mulyani Saat Ditanya Soal Manfaat Bayar Pajak

FOTO: Pemerintah dan DPR Tetapkan 3 Daerah Otonomi Baru Papua — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap gemas dengan masyarakat yang masih mempertanyakan alasan harus membayar pajak.

Padahal banyak manfaat yang telah didapatkan masyarakat dari hasil pengelolaan pajak. Misalnya untuk mensubsidi listrik, LPG, BBM hingga membantu masyarakat memiliki rumah.

"Jadi buat apa saya bayar pajak? Ya buat perumahan, Anda pakai listrik, minum teh, sarapan nasi goreng, ini LPG-nya ada subsidi pemerintah. Sebagian uang pajak ini dipakai buat Anda juga," ungkapnya saat membuka acara Securitization Summit 2022, Jakarta, Rabu (6/7).

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani mengaku harus bisa menjelaskan sumber pemerintah, lalu penggunaannya hingga pihak-pihak yang bisa merasakan manfaat dari pengelolaan pajak. Dia pun meminta para anak buah dari berbagai lembaga atau perusahaan pemerintah untuk bisa menjelaskan hal serupa.

Salah satunya kepada PT Sarana Multiguna Finansial (SMF) yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam membantu sektor perumahan. Banyak anggaran yang telah digelontorkan untuk mensubsidi agar masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah bisa mengakses kepemilikan rumah.

"Kita dedikasikan anggaran yang besar (untuk sektor perumahan), saya minta jelaskan ini kepada rakyat fungsi APBN. Memang tidak semua merasakan tapi ada banyak uang merasakan manfaat ini dan uangnya dari pajak," kata dia.

Tahun ini saja, pemerintah menggelontorkan dana Rp 19,1 triliun untuk subsidi perumahan melalui skema FLPP. Dari dana tersebut digunakan untuk 200 ribu rumah bersubsidi.

Besarnya dana yang dialokasikan ini hampir setara dengan subsidi pupuk untuk petani. Hl ini menunjukkan keseriusan pemerintah serius memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memenuhi kebutuhan atas papannya.

"Ini angka yang tidak kecil mirip subsidi pupuk buat petani," kata pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com