Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Kurangi Emisi Karbon

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani secara langsung mengarahkan pertanyaan kepada PT PLN (Persero). Ini berkaitan dengan upaya pengurangan emisi ditengah peningkatan produksi listrik.

"Pertanyaan bagi PLN, sebagai perusahaan monopoli milik negara, bagaimana Anda akan membawa lebih banyak listrik dengan lebih sedikit CO2?," katanya.

Untuk itu, guna mencari jalan keluarnya, ia menyebut hal ini akan dibahas dalam forum G20. Termasuk didalamnya keperluan jumlah biaya untuk menurunkan emisi karbon.

"Itulah yang sedang kita diskusikan dengan sangat serius, baik di UNFCCC maupun di forum seperti G20. Jadi berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik? sekaligus mengurangi emisi co2 sebesar 314 juta ton atau 446 juta ton co2 dari listrik?," tuturnya.

Diketahui, mengacu Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon ke posisi 29 persen dengan upaya sendiri. Serta meningkat hingga 40 persen dengan bantuan internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan belum diterpakannya pajak karbon atau carbon tax. Ia menyebut semua negara masihi fokus menangani dampak dari pandemi Covid-19.

Dengan begitu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon. Sehingga tak akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi.

"Kita sangat perhatikan risiko dari keseluruhan perekonomian," kata dia kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).

"Karena kan seluruh dunia fokusnya downside risk-nya adalah kepada kenaikan inflasi yang diikuti dengan tightening monetary policy dengan kenaikan suku bunga dan likuiditas dan bisa menciptakan konsekuensi dalam bentuk resesi," jelasnya.

Ia menerangkan, bagian itu menjadi penting untuk lebih dulu dipikirkan saat ini. Meski, ia mengaku telah menyusun mekanisme pengambilan pajak dan perdagangan karbon.

"Jadi kita harus fokus meng-introduce jangan sampai kita menciptakan policy yang memperburuk risiko yang sedang terjadi pada level global. namun tidak berarti persiapan teknis dan mekanismenya (diabaikan), kita tetap lakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengungkap telah melakukan uji coba skema penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon. ia menekankan mekanismenya terus disiapkan lebih lanjut.

"Mengenai komitmen policy regulasi maupun mekanisme termasuk carbon tax itu kita siapkan terus, kita bekerja sama dengan kementerian terkait terutama dengan PLN untuk carbon tax ini," katanya.

Tahapan selanjutnya, dalam melakukan uji coba, masih menenrapkan mekanisme yang terbatas. Ini sebagai langkah awal penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon tersebut.

"Kita akan terus menguji cobakan dari mekanismenya masih limited terbatas dalam balancidnya pln sendiri. Itu dilakukan dengan tadi cap and trade nya nanti dari sisi keandalan perdagangan carbon mekanismenya cap and trade nanti kita introduce carbon price nya yang sekarang kita sudah introduce pada level yang cukup rendah sebagai awalan, sampai kemudian mekanisme itu makin membangun reputasi dan releabilitasnya," paparnya.