Menko Luhut Minta Dunia Tak Ragukan Komitmen Indonesia Tekan Emisi Karbon

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya menunjukkan komitmen dalam mencapai target Carbon Neutral 2060 dengan berbagai program.

Saat ini, PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan. Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

"Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama," ungkap Darmawan.

Darmawan menegaskan, PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. PLN membutuhkan investasi hingga USD 500 miliar untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.

"Karena seluruh upaya kami juga akan bedampak langsung pada dunia. Misalkan saja, emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang. Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu dukungan," tegasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran kebutuhan dana untuk menekan emisi karbon (CO2). Menurut perhitungannya, angkanya fantastis hingga Rp 3.500 triliun.

Diketahui, seluruh dunia kini berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi karbon dalam perhatiannya terhadap perubahan iklim. Termasuk Indonesia yang telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam menurunkan emisi karbon 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional di 2030.

“Biayanya mengejutkan, itu mencapai USD 243, hanya untuk (pengurangan emisi di sektor tenaga) listrik, kalau diterjemahkan Rp 3.500 triliun,” katanya dalam Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).

“Sementara APBN kita sekitar Rp 3.000 triliun,” tambahnya.

Menurutnya, biaya ini diperlukan untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen setara 314 juta ton CO2, atau 41 persen yang setara 446 juta ton CO2. Untuk itu ia berharap ada peran selain ditanggung oleh anggaran negara.

“Tapi itu tidak berarti hanya datang dari uang yang didapatkan oleh pemerintah, pemerintah telah memainkan peran yang sangat penting,” katanya.

“Peran swasta sangat penting, peran keuangan (dari) internasional sangat-sangat penting. Dan itulah mengapa pertanyaan tentang bagaimana Anda dapat membuat kebijakan untuk memungkinkan dan menarik pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah untuk dapat membiayai pengurangan CO2 dalam konteks global,” terang Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisi energi hijau. Yakni dalam upaya menurun CO2 dalam peningkatan konsumsi listrik yang akan terus meningkat.

Ini berdasar pada masih sangat besarnya produksi listrik dalam negeri yang bertumpu pada energi penghasil emisi karbon (CO2). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dalam negeri turut mendorong peningkatan konsumsi listrik masyarakat.

"Bagaimana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat sekaligus mengurangi CO2 itulah tantangannya," kata dia dalam Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).