Sri Mulyani: Transisi Energi Kompleks, tapi Ada Peluang Investasi Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keseriusan negara di dunia dalam transisi energi. Indonesia turut menjadi bagian dalam upaya tersebut, apalagi masih cukup banyak menggunakan energi fosil.

Hal ini menyangkut pada upaya pengurangan emisi karbon yang ingin dituju oleh semua negara di dunia. Sebagai penghasil emisi, Indonesia turut menjadi sorotan.

"Tapi ini bukan hanya untuk Indonesia, agar orang Indonesia jangan baper," katanya dalam Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).

Ia mengatakan kritikan ini juga ditujukan kepada seluruh negara di dunia. Sehingga, Indonesia tak menjadi satu-satunya sasaran kritik soal penggunaan energi fosil yang menghasilkan banyak polusi.

"Karena semua negara akan diseleksi. Dan itu tidak hanya untuk negara berpenghasilan rendah atau negara berkembang," ujarnya.

Ia pun mengungkap negara besar seperti Amerika Serikat dan negara Eropa juga turut serta dalam upaya transisi energi. Termasuk juga akan menjadi sasaran untuk ditetinjau pemakaian energi fosilnya.

"AS ada komitmen dengan perubahan iklim, terutama Eropa dengan situasi geopolitik di mana akses energi sangat-sangat menantang, karena perang di ukraina, ada komitmen untuk perubahan iklim," terangnya

Pada kesempatan itu, Menkeu mengatakan Indonesia masih memiliki tantangan dalam transisi energi. Apalagi, dengan potensi perkembangan ekonomi, artinya penggunaan listrik akan juga meningkat.

Diketahui, produksi listrik Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh penggunaan energi fosil.

"Untuk negara sebesar indonesia yang juga masih dalam proses pembangunan, dan terus mendorong pengentasan kemiskinan dengan mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia pasti kita akan membutuhkan listrik atau tenaga yang semakin banyak," ujar dia.

"Maka untuk indonesia sumber emisi CO2 yang berasal dari pembangkit listrik pasti menjadi salah satu daerah yang akan diteliti (ditinjau)," tambah bendahara negara itu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran kebutuhan dana untuk menekan emisi karbon (CO2). Menurut perhitungannya, angkanya fantastis hingga Rp 3.500 triliun.

Diketahui, seluruh dunia kini berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi karbon dalam perhatiannya terhadap perubahan iklim. Termasuk Indonesia yang telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam menurunkan emisi karbon 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional di 2030.

"Biayanya mengejutkan, itu mencapai USD 243, hanya untuk (pengurangan emisi di sektor tenaga) listrik, kalau diterjemahkan Rp 3.500 triliun," katanya dalam Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).

"Sementara APBN kita sekitar Rp 3.000 triliun," tambahnya.

Menurutnya, biaya ini diperlukan untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen setara 314 juta ton CO2, atau 41 persen yang setara 446 juta ton CO2. Untuk itu ia berharap ada peran selain ditanggung oleh anggaran negara.

"Tapi itu tidak berarti hanya datang dari uang yang didapatkan oleh pemerintah, pemerintah telah memainkan peran yang sangat penting," katanya.

"Peran swasta sangat penting, peran keuangan (dari) internasional sangat-sangat penting. Dan itulah mengapa pertanyaan tentang bagaimana Anda dapat membuat kebijakan untuk memungkinkan dan menarik pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah untuk dapat membiayai pengurangan CO2 dalam konteks global," terang Sri Mulyani.