HEADLINE: Tekad Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF untuk Anti Pencucian Uang, Apa Untungnya?

Natsir Kongah melanjutkan, Indonesia akan menerima kunjungan dari tim assessor MER yang terdiri dari perwakilan 9 negara. Penilaian yang akan diberikan adalah kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di pihak pelapor, regulator dan penegak hukum.

Pihak pelapor antara lain bank dan lembaga jasa keuangan lainnhya. Sedangkan pihak regulator antara lain OJK, BI, BAPEPTI. untuk pihak penegak hukum antara lain Kejaksaan, KPK, BNN, BNPT, Densus 88.

"Hasil penilaian mereka menentukan, kita diterima atau tidak menjadi anggota FATF," kata Natsir.

Ia menjelaskan, proses ini sempat enam kali tertunda dan bulan ini akhirnya pelaksanaan on-site visit MER Indonesia dapat dipastikan akan dilaksanakan yang akan berlangsung 14 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022 di Jakarta.

Rangkaian persiapan telah dilakukan mulai dari komitmen level tinggi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri serta Kepala Lembaga anggota Komite TPPU untuk mensukseskan MER FATF.

Selain itu juga konsolidasi juru bicara dari Kementerian dan Lembaga terkait, Capacity building bagi Pihak Pelapor, Pembangunan Aplikasi Satgas Statistik penanganan TPPU dan TPPT serta Mock Up Interview Mutual Evaluation untuk memberikan simulasi secara spesifik kepada Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan on-site visit.

Berikut ini kriteria menjadi anggota penuh FATF:

1. Mendapat Rating Compliant (C) / Largery Compliant (LC) palings edikit atas 33 rekomendasi dari 4 rekomendasi FATF.

2. Mendapat Rating C/LC pada Rekomendasi 3 (Kriminalisasi TPPU), Rekomendasi 5 (Kriminalisasi TPPT), Rekomendasi 10 (Customer Due diligence), Rekomendasi 11 (Record Keeping) dan Rekomendasi 20 (LTKM).

3. Mendalat Rating High/Substantial Level paling sedikit pada 5 Innmediate Outcomes dari 11 Immediate Outcomes.

4. Hanya memiliki Rating Low Level pada laing banyak 3 Immediate Outcomes dari 11 Immediate Outcomes. 

Direktur Eksekutif Center of Economy and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkap, proses menjadi anggota penuh FATF membutuhkan waktu panjang dan usaha keras.

"Ratifikasi aturan di level legislatif hingga kementerian lembaga yang butuh waktu. Tapi itu wajar asalkan ada komitmen dari presiden dan menteri keuangan dan menkopolhukam untuk mendorong berbagai ratifikasi aturan FATF," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (14/7/2022).

Dari sisi proses menuju anggota penuh, ia memandang saat ini adalah waktu yang tepat. Pasalnya, momennya mendekati dengan pemilihan umum (pemilu) yang dinilai rawan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Justru momentum nya mendekati pemilu 2024 dimana money politic dan pencucian uang diperkirakan cukup marak maka keanggotaan tetap Indonesia di FATF harus direalisasikan segera," ujarnya.

Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda melihat peluang indonesia dalam menangani TPPU akan semakin lengkap. Artinya, Indonesia bisa turut serta dalam pembahasan standar penanganan kasus.

"Terlebih di era digital ini yang saya rasa masuknya Indonesia ke FATF akan memberikan insight baru bagi K/L terkait di dalam negeri," katanya.

Di sektor bisnis, perusahaan dalam negeri juga dosebut akan lebuh dipercaya oleh perusahaan global. Ini dinilai akan membawa dampak positif yang lebih baik.

"Selain itu, perusahaan dalam negeri juga bisa lebih diterima oleh perusahaan global yang memang sudah menetapkan standar tertentu bagi kerjasama antar instansi/perusahaan," ujarnya.

Ikut Standar Global

Lebih lanjut, Huda memandang Indonesia perlu segera menerapkan stardar internasional dalam menangani TPPU. Ini bisa dicapai dengan jadi anggota penuh di FATF.

"Dengan menjadi anggota penuh FATF, saya harapkan instrumen APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) dalam negeri semakin mengikuti standar global," katanya.

Ia merujuk pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakam selama 2021. Ia melihat datanya meningkat cukup tajam dari sebelumnya.

"Artinya adalah semakin banyak dugaan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Di tengah pandemi, banyak laporan keuangan mencurigakan yang muncul dari pihak swasta ataupu pemerintah. Ini menjadi alarm bagi rezim Anti Pencucuian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)," tuturnya.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melanjutkan, dengan menjadi FATF maka Indonesia bisa lebih dipercaya investor. Meski, ia mengakui Indonesia cukup tertinggal dalam keanggotaan penuh FATF ini. Ia mengatakan, India, Argentina, dan Brazil yang telah lebih dulu bergabung secara penuh, masing-masing pada tahun 2010 dan 2000.

"Manfaat bergabung di FATF adalah Indonesia bisa lebih dipercaya oleh investor maupun pelaku usaha karena seluruh transaksi lintas batas diawasi secara ketat," katanya kepada Liputan6.com.

Ia mengungkap, sebelumnya investor atau pelaku uaaha memiliki kekhawatiran. Utamanya terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan transaksi narkotika antar negara.

"Itu bisa semakin merebak khususnya di era keuangan digital. Kalau dulu terang-terangan menggunakan bank atau cash untuk transfer pendanaan ilegal, sekarang ada kripto aset," katanya.

"Pemerintah dituntut agar melakukan pembaruan dalam penanggulangan pendanaan ilegal," tambahnya.

Lebih lanjut, Bhima mengungkap, dengan Indonesia bergabung jadi anggota penuh FATF, bisa menjadi angin segar. Artinya, FATF bisa menjadi upaya pengaman dari tindak pidana ilegal tersebut.

"Dengan FATF, ada safeguard atau aturan yang bisa di implementasikan untuk pengawasan transaksi keuangan sehingga Indonesia bisa mencegah adanya penyimpangan," ujarnya.

Ini juga disebut sejalan dengan esensi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Kerjasama secara internasional dalam kerangka FATF juga sejalan dengan materi UU HPP terkait pertukaran data antar negara untuk keperluan pajak," tukasnya.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad, menilai sangat penting jika Indonesia bergabung menjadi anggota tetap FATF.

“Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap FATF sangat penting,” kata Kamrussamad kepada Liputan6.com, Jumat (15/7/2022).

Sebab, menurutnya, saat ini Indonesia satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF).

“Jadi, selain untuk menyamakan level Indonesia dengan anggota G20 lainnya, status tersebut sangat penting bagi Indonesia agar Indonesia bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang bisa menentukan sistem keuangan internasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, penilaian utama dari asesmen sebagai anggota FATF dilihat dari kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan anti pencucian uang. Untuk itu, butuh koordinasi tidak hanya di level pemerintah pusat, tapi juga kelembagaan negara lain dan dukungan dari negara-negara anggota FATF.