G20 Sepakat Hapus Subsidi Bahan Bakar Fosil

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari OECD mengenai hasil awal kajian mitigasi perubahan iklim. Termasuk dampaknya terhadap ekonomi makro, fiskal, dan sektor lingkungan. Perwakilan dari the International Panel on Climate Change (IPCC) dan the International Monetary Fund (IMF) juga menyampaikan pandangan mereka.

Dalam diskusi, para menteri dan gubernur bank sentral saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan domestik masing-masing negara yang sedang atau akan dijalankan, terkait upaya mengatasi perubahan iklim dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Diskusi juga secara khusus membahas instrumen dan inisiatif kebijakan perubahan iklim (climate-related policy levers), termasuk kerangka bauran kebijakan yang disesuaikan dan mekanisme transisi energi.

Bahasan lainnya, terkait The G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah disahkan oleh pimpinan negara anggota G20 pada Oktober 2021.

Kesepakatan ini menyoroti peran instrumen kebijakan publik untuk memberikan sinyal pada pasar keuangan terkait transisi iklim, investasi dalam keuangan berkelanjutan, dan upaya mendorong partisipasi permodalan publik serta sektor swasta dalam investasi berkelanjutan.

"Instrumen kebijakan transisi yang adil dapat digunakan sebagai mekanisme transisi yang mendukung ketersediaan energi bersih, mendorong pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil, dan juga menjadi dasar penetapan harga karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," terang Sri Mulyani.

Untuk mencapai target karbon netral, implementasi the Paris Agreement dan target agenda 2030, setiap negara diharapkan dapat merumuskan kebijakan transisi dengan menggunakan pendekatan yang efisien.

"Sehingga dapat mengkatalisasi komitmen pasar terhadap pengurangan emisi karbon, mendukung upaya transisi energi bersih kepada negara berkembang dan rentan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi domestik masing-masing negara," tuturnya.