G20 Sepakati Penerapan Standar Transparansi Pajak Internasional

Lebih lanjut, G20 menyepakati tujuan untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan Simposium Tingkat Menteri G20 tentang Pajak dan Pembangunan. Setiap negara juga mencatat roadmap baru G20/OECD untuk negara berkembang dan pajak internasional kedepannya.

Selain berbicara Deklarasi Bali, G20 juga menyambut baik kemajuan di OECD dalam Kerangka Pelaporan untuk Aset Kripto serta amandemen Standar Pelaporan Umum dan menyerukan penyelesaiannya dengan cepat.

“Pada paket pajak global atau internasional, kami berterima kasih kepada anggota atas komitmen berkelanjutan mereka untuk mengimplementasikan perjanjian bersejarah kami tentang paket pajak internasional dua pilar G20-OECD,” kata Sri Mulyani.

Disamping itu, forum G20 dalam 3rd FMCBG melihat kebutuhan masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pendaan teroris, dan pembiayaan proliferasi.

G20 menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Tas-Force/FATF) dan badan-badan regionalnya untuk memimpin aksi global untuk menanggapi ancaman-ancaman ini.

G20 juga mendukung penerapan standar FATF yang efektif, termasuk pada aset virtual, khususnya “aturan perjalanan”, dan transparansi kepemilikan manfaat. Serta mengakui peran mereka dalam memerangi korupsi besar dan sistemik serta kejahatan lingkungan, yang berdampak serius pada ekonomi dan masyarakat.

Sebelumnya, Sebanyak 11 negara dan yurisdiksi di Asia menandatangani deklarasi dalam upaya melawan penggelapan pajak. Perjanjian itu disebut Deklarasi Bali yang jadi bagian Asia Initiative.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Deklarasi Bali jadi upaya kesebelas negara di Asia untuk memerangi berbagai pelanggaran perpajakan. Ini juga akan berfokus pada upaya penanganan penggelapan pajak.

"Hari ini, 11 negara dan yurisdiksi menandatangani Deklarasi Bali yang menunjukkan satu momentum politik keberhasilan Asia Initiative," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center, Kamis (14/7/2022).

"(Perjanjian ini) merupakan simbol kolektif dan upaya regional untuk memerangi penghindaran pajak dan pelanggaran finansial lainnya," tambahnya.

Bendahara negara ini kembali menegaskan, upaya perlawanan terhadap penghindaran pajak tak akan berhenti disini. Kedepannya, ia akan terus memanfaatkan data guna menelusuri berbagai pelanggaran keuangan.

"Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti, kita akan terus melanjutkan oenggunaan data untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak guna menekan aktivitas melalui penempatan aset-aset dan aliran keuangan gelap," tegasnya.

Sri Mulyani menekankan, dalam upaya ini, diperlukan kolaborasi berbagai negara. Maka, dalam Asia Initiative dilakukan perjanjian antara 11 negara. Meski, ia mengaku seremoni ini perlu juga didukung oleh kemampuan administrasi bisnis yang sejalan.